JOGJA, bisnisjogja.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY mendorong terbentuknya UMKM Potensial yang layak mendapat pembiayaan secara merata di berbagai wilayah. Selain itu, juga intensifikasi pengembangan UMKM berbasis korporatisasi, peningkatan dan pembiayaan.
Selanjutnya memetakan sektor-sektor potensial daerah dengan kriteria ekonomi kuat, prospek dan manajemen risiko yang baik sehingga dapat menjadi sektor potensial untuk perluasan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensila (KLM).
Deputi Kepala KPwBI DIY, Hermanto mengungkapkan itu pada FGD bertajuk, ”Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial Terkini” di Hotel Marriot, Yogyakarta (Senin, 11/11/24).
Hadir selaku narasumber Direktur DKMP BI, Nugroho Joko Prastowo, dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan UAJY, Y Sri Susilo. Selaku moderator Deputi Direktur DKMP BI, Ima Nurmalia Kurniati. Hadir juga 30 peserta aktif FGD yang merupakan perwakilan akademisi, ISEI Cabang Yogyakarta, perbankan, dan pengusaha.
Penyaluran Kredit
Hermanto menjelaskan peran KPwBI DIY dalam mendorong penguatan stabilitas sistem keuangan (SSK) melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensila (KLM).
”Prospeknya ke depan, kami melihat penyaluran kredit perbankan masih perlu didorong pada sektor-sektor prioritas terutama yang memiliki growth kredit rendah,” tandas Hermanto.
Menurutnya juga perlu dipertimbangkan pula aspek risiko yaitu non performance loan (NPL) masing-masing sektor ekonomi.
Kebijakan Makroprudensial
”DKMP BI secara rutin berkesinambungan menyelenggarakan sosialisasi Kebijakan Makroprudensial kepada pemangku kepentingan di seluruh Indonesia,” ujar Nugroho.
Pemangku kepentingan termaksud yakni akademisi (PTN/PTS/ISEI), perbankan (BUMN, swasta dan BPD), serta beberapa asosiasi pengusaha.
”Tahun 2024, BI melanjutkan stance Kebijakan Makroprudensial yang akomodatif,” imbuh Nugroho yang pernah menjadi kepala KPwBI Solo.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut mencakup, mendorong pertumbuhan kredit / pembiayaan. Selanjutnya menjaga ketahanan sistem keuangan, dan menorong keuangan inklusif dan hijau.
”Khusus pertumbuhan kredit diperkirakan 10-12 persen pada tahun 2024 dan meningkat ke 11-13 persen pada tahun 2025. Kebijakan Makropudensial tahun 2024 yang pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” papar Nugroho.
Sektor Pariwisata
Narasumber Y Sri Susilo mengatakan ada keterkaitan yang kuat antara aktivitas pendidikan tinggi, pariwisata dan UMKM/industri kreatif.
”Ketiga aktivitas tersebut disinergikan agar kontribusinya terhadap perekonomian dapat meningkat,” jelas Susilo yang juga Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta.
Menurut Susilo, Pemerintah Provinsi DIY perlu mengarahkan pariwisata dari mass tourism menuju quality tourism. Pada hasil simulasi terbukti mendorong length of stay selama dua hari dan satu malam dengan kelas pengeluaran turis sebesar Rp 3.000.000 – Rp5.000.000 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY sebesar 5,3 persen setiap tahunnya hingga tahun 2030.
”Pemerintah Provinsi DIY perlu mendorong ”eventonomics” dengan mendorong aktivitas red-hot industry, multisport, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition) sebagai alat yang dapat mendorong sektor yang berhubungan dengan UMKM/ekonomi kreatif,” jelas Susilo.
