JOGJA, bisnisjogja.id – Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.
Bank Indonesia menerapkannya agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Berbagai keuntungan QRIS sebagai berikut, lebih praktis dan cepat, tidak perlu banyak kode QR, tidak perlu repot mengelola uang tunai. Kekurangan QRIS antara lain, rawan error dan masalah teknis lain, belum menjangkau masyarakat luas, transaksi dikenakan biaya.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS secara kontinyu dan berkesinambungan. Sosialisasi bagi pedagang/penjual (merchant) maupun pembeli. Tujuannya, pengguna semakin luas.
Terus Tumbuh
Data KPwBI DIY per Juni 2024, capaian QRIS DIY tumbuh solid dengan jumlah pengguna mencapai 875 ribu atau tumbuh 28,42 persen (yoy). Jumlah transaksi mencapai 69 juta transaksi atau tumbuh 205,11 persen (yoy).
Selanjutnya jumlah nominal transaksi mencapai Rp 6,375 triliun atau tumbuh 165,05 persen (yoy).
Dari sisi merchant, hingga Juni 2024 KPwBI telah mencatat terdapat 773 ribu merchant yang tergabung dalam ekosistem QRIS DIY.
Persebaran terbanyak berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dari jumlah tersebut, 97 persen merchant QRIS merupakan merchant kategori UMKM yang 57 persennya merupakan kategori usaha mikro. Pada tahun 2024, di wilayah DIY ditargetkan terdapat penambahan 49,6 juta transaksi serta 125.413 pengguna baru QRIS.
”Harus diakui dari sebagian usaha mikro masih enggan menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran,” Kepala KPwBI Ibrahim.
Belum Terbiasa
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi informal ISEI Cabang Yogyakarta didukung oleh KPwBI DIY dan Kadin DIY (Senin, 16/09/24). Menurut Ibrahim ada beberapa faktor penyebab, antara lain kebiasaan masyarakat transaksi menggunakan uang tunai.
Sebagian wilayah, infrastruktur khususnya jaringan internet belum memadai. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat menggunakan transaksi digital. Ekosistem penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian pedagang/penjual masih enggan untuk menanggung biaya transaksi.
Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS secara terus menerus serta berkesimbungan. Kegiatan sosialiasi dan edukasi bagi UMKM mendapat perhatian khusus dan KPwBI DIY bekerja sama dengan pemangku kepentingan (perbankan, asosiasi pedagang/penjual/industri, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi sosial/keagamaan dan media massa).
Hadir dalam diskusi terbatas tersebut antara Wawan Harmawan (Wakil Ketua KADIN DIY), Budiharto Setyawan (Pelaku Bisnis Hotel dan Restoran), Ahmad Ma’ruf (Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta) dan Bambang P. Hadi (Pengurus MES DIY). Hadir juga Y Sri Susilo (Dosen FBE UAJY) bertindak selaku moderator.
Sebelum diskusi, peserta melakukan gowes keliling wilayah timur Kota Yogyakarta sejauh sekitar 12 km. Start dan finish di Langenastran Lor, Yogyakarta.
