- Akademisi dan peneliti dapat membantu memberikan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan BI baik melalui opini di media dan juga sosial media.
- Opini harus tetap kritis, objektif, solutif dan yang lebih penting tetap memberikan dorongan agar tetap optimistis melihat kondisi perekonomian saat ini dan ke depan.
JOGJA, bisnisjogja.id – Diskusi ”BI Sapa Akademisi” berlangsung dengan 58 perwakilan akademisi dan peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia. Materi diskusi terkait dengan kebijakan terkini Bank Indonesia berlangsung di The Stones Hotel, Kuta, Bali.
Materi tersebut terkait kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran. Kegiatan ”BI Sapa Akademisi” merupakan program rutin Departemen Komunikasi (Dkom) BI.
Narasumber dalam FGD yakni Harry Aginta (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter), Woro Widyaningrum (Deputi Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran), Henry Nosih Saturwa (Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Bali/KPwBI Bal), dan Sagita Rachmanira (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial).
Moderatornya, Christopher Richie R, Adita Permatasari dan Herlambang Aditya Dewa ketiganya dari Dkom BI.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta FGD yang hadir dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset,” ujar Direktur DKom BI, Anton Pitono.
Ia berharap forum diskusi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara BI dengan para akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset.
Kritis dan Objektif
”Akademisi dan peneliti dapat membantu memberikan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan BI baik melalui opini di media dan juga sosial media,” jelas Anton.
Opini harus tetap kritis, objektif, solutif dan yang lebih penting tetap memberikan dorongan agar tetap optimistis melihat kondisi perekonomian saat ini dan ke depan.
”Bauran kebijakan BI terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tegas narasumber Harry Aginta.
Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan (BI-Rate), stabilisasi nilai tukar rupiah dan ekspansi likuiditas moneter.
”BI Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00 persen pada Agustus 2025 dan merupakan level terendah sejak tahun 2022,” ungkap Harry.
Ia menambahkan, kebijakan moneter juga didukung dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
”Kebijakan sistem pembayaran yang diterapkan pro growth,” imbuh Woro Widyaningrum. Dalam arti kebijakan sistem pembayaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Woro, kebijakan tersebut dilakukan melalui perluasan akseptasi digital. ( Penguatan struktur industri sistme pembayaran. Menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mitigasi risiko.
Penguatan QRIS
Berkaitan dengan perluasan akseptasi digital, BI fokus kepada penguatan implementasi kerjasama QRIS Antarnegara dan QRIS Tanpa Pindai (TAP). Kata kunci perluasan akseptasi tersebut adalah koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan beberapa negara mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
”KPwBI Bali terus mendorong perluasan akseptasi digital QRIS,” jelas Henry Nosih Saturwa.
Upaya perluasan akseptasi tersebut dilakukan dengan penerapan pembayaran dengan QRIS di sektor transportasi, perdagangan khusunya UMKM dan elektronifikasi pembayaran pemerintah daerah.
Selain itu, juga menggelar rangkian kegiatan QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) Bali. Kegiatan menghadirkan sinergi antara gerakan digitalisasi sistem pembayaran dan kegiatan pelestarian budaya lokal.
”Perlu langkah bersama untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar (market imperpection) pertumbuhan kredit guna mendorong kredit, sektor riil dan pertumbuhan ekonomi,” saran Sagita Rachmanira.
Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi special rate deposito bamk dari deposan besar maupun perbankan. ( Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi di sektor riil. Memperkuat optimisme prospek ke depan baik di dunia usaha dan perbankan.
”Diseminasi kebijakan terkini BI yang diselenggarakan oleh Dkom BI sungguh bermanfaat bagi akademisi dan peneliti,” ujar Dosen FBE UAJY, Y Sri Susilo.
Menurut Susilo, melalui FGD Sapa Akademisi peserta memperoleh informasi kebijakan dan data terkini sebagai bahan mengajar dan meneliti. Di samping itu, materi kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan makroprudensial maupun kebijakan sistem pembayaran dapat digunakan acuan untuk menulis opini di media.
