JOGJA, bisnisjogja.id – Kebijakan insentif berbasis kinerja kini dipandang sebagai instrumen krusial dalam memperkuat sektor kesehatan primer di Indonesia. Melalui skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), pemerintah berupaya mendorong Puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, sekaligus menekan beban rujukan ke rumah sakit.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Novat Pugo Sambodo PhD mengungkapkan insentif finansial terbukti mampu mengubah perilaku pemanfaatan layanan kesehatan.
Dalam penelitian bertajuk ”Effects of Performance-Based Capitation Payment on the Use of Public Primary Health Care Services in Indonesia”, ditemukan bahwa implementasi KBK memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Hasil analisis terhadap data klaim 800.000 peserta JKN di 300 kabupaten/kota menunjukkan lonjakan pada dua indikator utama. Kunjungan umum ke Puskesmas tercatat meningkat sebesar 0,578 persentase poin, atau melonjak sekitar 48 persen dari angka dasar sebelum kebijakan berlaku.
Sementara itu, kunjungan pasien penyakit kronis (Prolanis) seperti hipertensi dan diabetes juga mengalami kenaikan sebesar 1,15 persentase poin.
Insentif Dorong Perubahan Perilaku
”Temuan ini mengindikasikan, insentif finansial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan layanan kesehatan primer,” ujar Pugo dalam forum Research Series 2.0 hasil kolaborasi dengan akademisi dari Erasmus University Rotterdam, Wageningen University & Research, dan University of Amsterdam.
Riset tersebut juga memberikan catatan kritis. Meski menunjukkan respons positif secara statistik, capaian tersebut rupanya masih berada di bawah target kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Target kunjungan bulanan dan pengelolaan penyakit kronis belum mencapai titik optimal, serta belum terlihat dampak signifikan terhadap penurunan angka rujukan nonspesialistik ke rumah sakit.
Kesiapan Fasilitas Kesehatan
Pugo menekankan efektivitas kebijakan berbasis insentif tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan fasilitas kesehatan, kualitas manajemen, dan dukungan infrastruktur di tingkat daerah.
”Insentif hanya akan bekerja maksimal jika kapasitas fasilitas kesehatan memadai untuk merespons permintaan layanan yang meningkat,” imbuhnya.
Sebagai rekomendasi, Pugo menegaskan pentingnya desain kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan kapasitas masing-masing Puskesmas.
Penguatan layanan kesehatan primer yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan suntikan modal finansial melalui insentif, tetapi juga pembenahan ekosistem layanan secara menyeluruh agar mampu menjalankan fungsi preventif dan kuratif dengan lebih efektif.
