- Menteri keuangan yang baru harus berani terbuka kepada Presiden untuk meluruskan kebijakan yang akan membebani fiskal.
- Menteri keuangan harus berani mengevaluasi program yang boros anggaran namun belum melalui pengkajian yang komprehensif, seperti Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis dan sekolah rakyat
JOGJA, bisnisjogja.id – Tantangan ekonomi Indonesia sangat berat. Namun demikian semua pihak hendaknya optimistis berbagai masalah ekonomi bisa diatasi.
”Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan menyisakan bom waktu jika tidak ditangani dengan baik,” ungkap ekonom Prof Edy Suandi Hamid, Kamis (11/9/2025).
Karena itu, Menteri Keuangan Purbaya YS harus berani terbuka pada Presiden Prabowo mengenai kondisi yang sesungguhnya, tidak menggunakan laporan ”asal bapak senang” alias ABS.
Edy menjelaskan, misalnya masalah utang luar negeri, dan utang dalam negeri yang kian meningkat, dan sudah jatuh tempo sehingga muncul kewajiban membayar bunga dan cicilan utang.
”Kebijakan gali lubang tutup lobang harus dihentikan. Perlu segera mencari sumber-sumber lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa terlalu membebankan rakyat dengan beragam pajak,” saran Edy yang juga Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
Luruskan Kebijakan
Ia juga menyarankan Menkeu PYS juga harus berani terbuka kepada Presiden untuk meluruskan kebijakan yang akan membebani fiskal.
Prioritas harus diarahkan pada program yang bisa menciptakan banyak kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta pertumbuhan ekonomi.
”Untuk itu harus berani mengevaluasi program yang boros anggaran namun belum melalui pengkajian yang komprehensif, seperti Koperasi Merah Putih, MBG dan sekolah rakyat,” tandasnya.
Menteri Keuangan, jelas Edy, harus mendorong semua departemen kementerian untuk melakukan efisiensi dan juga menutup peluang praktik korupsi seperti di perpajakan dan lainnya.
”Saya yakin Menkeu yang punya latar belakang multi disiplin, punya pengalaman di sektor swasta dan pemerintahan, yang tak banyak kontroversi sebelumnya, berpeluang mengatasi masalah ekonomi,” imbuhnya.
Namun demikian, itu semua harus mendapat dukungan kebijakan Presiden dan kementerian lainnya yang konsisten untuk mendorong pertumbuhan pembangunan berkualitas.
