JOGJA, bisnisjogja.id – Kebijakan tanpa strategi yang tepat hanya akan menjadi dokumen, tak ada dampak nyata. Karena itu, pastikan setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan ekonomi, benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.
Dosen FEB Universitas Brawijaya Malang, Dr Bogat Agus Riyono mengungkapkan hal itu pada ”Dialog Bisnis” di sela-sela Rapimda Kadin DIY di JEC, Yogyakarta. Diskusi menghadirkan narasumber Dr Bisma Jatmika Tisnasasmita (Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Kementerian Pariwisata RI)
Ada pula Ni Made Dwipanti Indrayanti MT (Kepala Bappeda DIY), Prof M Suyanto, MM (Rektor Universitas Amikom), dan Usodo Sahid Nugrohoaditomo (Pemimpin Proyek Jasamarga Jogja Bawen).
Bertindak selaku moderator George Iwan Marantika MBA (Wakil Ketua Umum Investasi dan Hubungan Luar Negeri Kadin DIY) dan Dr Ronny Sugiantoro (Wakil Pemimpin Redaksi KR/Humas ISEI Cabang Yogyakarta).
Kehilangan Efektivitas
”Banyak kebijakan yang telah dibuat, namun tidak sedikit yang kehilangan efektivitasnya di lapangan,” tandas Bogat.
Menurutnya peran Gubernur DIY Sri Sultab Hamengku Buwono X sebagai dirijen pembangunan daerah sangat krusial. Ia menilai dengan kepemimpinan yang visioner, Sultan dapat mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan DIY sebagai destinasi MICE kelas dunia.
Namun demikian, hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan supply side, yang sering kali masih menjadi pola perencanaan pemerintah.
”Kita harus beralih ke pendekatan demand-driven, yakni kebijakan yang benar-benar berbasis kebutuhan dan dinamika pasar,” harap Bogat yang juga Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta.
Peluang Besar
”Perpres 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional telah ditetapkan, membuka peluang besar bagi DIY untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan, khususnya dalam sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE),” imbuh Bisma Jatmika Tisnasasmita.
Menurut Bisma, dengan adanya Master Plan Pariwisata senilai 500 juta USD dari World Bank, DIY memiliki momentum strategis untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih solid dan berdaya saing global. Namun, tanpa koordinasi yang kuat, investasi ini berisiko terbuang sia-sia.
Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi menyampaikan harapannya agar pembangunan DIY memiliki master plan berbasis kawasan, yang lebih spesifik dan terintegrasi.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan itu adalah dengan menjadikan kereta api sebagai moda transportasi utama di DIY.
”Dengan sistem transportasi yang tertata, kita dapat menciptakan rute wisata yang lebih efisien, membangun simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat posisi DIY sebagai Kota Warisan Dunia dengan makna yang lebih mendalam,” papar Mangkubumi.
