JOGJA, bisnisjogja.id – Kondisi perekonomian global berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa lembaga, termasuk BI, melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal itu terungkap pada agenda hari ketiga ”BI Sapa Akademisi” yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia (Dekom BI) adalah diseminasi kebijakan terkini, Jumat (9/5/2025).
Pemateri diseminasi dalam forum akademik tersebut dari BI yaitu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Harry Aginta, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial, Sagita Rachmanira dan Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Irfan Hendaryadi.
Acara yang berlangsung di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta diikuti sebanyaak 51 akademisi, dosen maupun peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset dari seluruh Indonesia.
Menurut Harry Aginta, ketidakpastian perekonomian global semakin tinggi. Pengumuman tarif resiprokal AS memicu peningkatan ketidakpastian perekonomian global. Kondisi perekonomian global tersebut tentu berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa lembaga, termasuk BI, melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejalan dengan memburuknya kondisi global, BI merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 ke level yang lebih rendah dari 5,1 persen.
Proyeksi tersebut sejalan dengan estimasi terbaru dari International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke bawah ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen pada 2025.
Tetap Baik
Di sisi lain, beberapa indikator ekonomi lain diprakirakan tetap baik. Neraca Pembayaran Internasional (NPI) tahun 2025 diprakirakan tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah surplus, transaksi modal dan finansial yang berlanjut.
Selanjutnya kebijakan stabilisasi BI mendukung nilai tukar rupiah yang terkendali, di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Transmisi kebijakan moneter tetap berjalan baik serta kredit perbankan yang tetap tumbuh positif. Di samping itu, inflasi juga tetap terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen.
Sagita Rachmanira menjelaskan pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Menurut Bank of England (2008), SSK adalah suatu kondisi terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Menurut Sagita, setidaknya terdapat tiga argumentasi pentingnya SSK, yaitu biaya pemulihan krisis keuangan yang cukup mahal, adanya korelasi korelasi yang kuat antara SSK dengan makroekonomi dan peningkatan risiko pada sistem keuangan.
Selanjutnya Sagita menjelaskan bauran kebijakan BI 1015 yang bertujuan menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan yang sejalan dengan Asta Cita.
Menurut Sagita, bauran kebijakan BI yang berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang serta kebijakan yang terkait dengan ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas dan pertumbuhan (pro stability and growth).
Selanjutnya kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran dan lainnya ditujukan untuk pertumbuhan (pro growth).
Sistem Pembayaran
Irfan Hendaryadi menjelaskan kebijakan sistem pembayaran dalam bauran kebijakan BI. Kebijakan sistem pembayaran mendukung kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial dalam bauran kebijakan BI.
Menurut Irfan, kebijakan sistem pembayaran mencakup S (struktur industri), V (velositi) dan I (infrastruktur). Struktur industri jasa sistem pembayaran yang terhubung dan teritegrasi. Transaksi dan velositi sistem pembayaran ritel yang cepat, mudah dan murah. Selanjutnya infrastruktur Sistem Pembayaran BI dan industri yang aman serta stabil.
Bauran kebijakan BI dapat medorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter dan stabilitas keuangan yang berujung pada pertmbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Irfan, struktur industri terus membaik dan interkonekasi sistem pembayaran serta adopsi SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) juga meningkat. Dalam hal ini interkonekasi BI-RTGS, BI-Fast maupun Online Transfer Industri (RAJA) juga meningkat.
”Saya berharap seluruh akademisi yang bermitra dengan Dekom BI untuk turut endesiminasikan kebijakan BI melalui tulisan opini di media massa,” imbuh Kepala Dekom BI Ramdan Denny Prakoso pada saat menutup ”BI Sapa Akademisi”.
