JOGJA, bisnisjogja.id – Menjalankan usaha di Indonesia tidaklah mudah. Ada sejumlah hambatan yang cukup mengganggu antara lain ketidakpastian hukum, banyaknya pungutan liar, KKN, pelanggaran hak cipta atau pembajakan.
Ekonom UGM Nofie Iman Vidya Kemal PhD mengungkapkan hal itu menanggapi kritik Amerika Serikat pada penggunaan QRIS/GPN di Indonesia.
Menurutnya kritis tersebut rasanya lebih karena berkurangnya porsi keuntungan yang diperoleh MasterCard/VISA, ketidakmampuan mereka untuk mengakses atau analisis data transaksi (market intelligence), dan ancaman terhadap supremasi dolar AS.
”Ini terlihat dari kritik AS yang dilayangkan tidak hanya ke Indonesia, tetapi juga ke negara-negara lain yang memiliki sistem payment/settlement independen seperti Thailand, Vietnam, India, Meksiko, dan lain-lain,” papar Nofie.
Ia menilai kritik tersebut mengada-ada dan bentuk economic coercion. Baginya, AS sampai sudah merasa ”terganggu”, padahal negara-negara itu sebenarnya sudah berada di jalan yang benar.
Tidak Berlebihan
Nofie mengatakan sebaiknya Indonesia tidak terlalu reaktif dan berlebihan menanggapi kritik AS. Pertama, foreign trade barrier report USTR sebenarnya sudah diterbitkan sejak lama dan ada segudang keluhan sejak dulu yang terus muncul.
Sayangnya, pemerintak tidak pernah benar-benar memperbaiki diri meskipun ada kritik. Kedua, kritik dalam beberapa hal ada benarnya. Misalnya, mesin tiket di stasiun KA Bandara Soetta hanya memberikan opsi pembayaran QRIS. Ini tentu merepotkan bagi orang asing yang tidak punya QRIS.
Namun demikian, bank-bank di Indonesia saat ini masih menawarkan VISA dan MasterCard sebagai opsi payment gateway. Cross-border QRIS saat ini baru terbatas ke Malaysia, Singapura, dan Thailand.
”Harusnya deal ini masih fair dan jadi valid point negosiasi. Ini juga sesuai spirit pasar bebas yang digaungkan AS, sediakan pilihan, biarkan konsumen memilih,” tandas Nofie.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara besar. Ini saatnya untuk membuktikan tidak sekedar ”omon-omon”.
”Tidak sekadar yes man, yes sir. Jangan sampai baru digertak langsung menyerah begitu saja. Dan semoga menteri dan negosiator yang diutus presiden benar-benar mampu menegosiasikan ini semua,” harap Nofie.
