- Pelemahan rupiah bisa mencerminkan kegagalan membaca risiko, atau dalam bahasa yang lebih telanjang: stupidity kebijakan.
- Pelemahan rupiah sebagai akibat kebodohan kolektif dalam tata kelola ekonomi.
- Kenaikan suku bunga menjadi peringatan politik-ekonomi bahwa stabilitas tidak bisa dibangun dengan retorika optimisme.
PELEMAHAN rupiah tidak selalu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa mata uang nasional telah undervalued dan akan segera kembali menguat secara alamiah. Dalam situasi global ketika pasar obligasi Amerika Serikat menekan pemerintah besar sekalipun, pelemahan rupiah justru bisa mencerminkan kegagalan membaca risiko, atau dalam bahasa yang lebih telanjang: stupidity kebijakan.
Kenaikan policy rate Bank Indonesia dari 4,75 persen ke 5,25 persen harus dipahami sebagai langkah korektif untuk mencegah kesalahan yang lebih mahal. Indonesia tidak boleh membiarkan pasar menilai bahwa otoritas moneter terlambat, fiskal terlalu longgar, dan pemerintah terlalu percaya diri menghadapi dolar kuat, yield global tinggi, serta risiko inflasi impor.
Kebijakan ekonomi kini harus bergerak dengan disiplin baru. BI perlu menjaga kredibilitas rupiah melalui sinyal moneter yang tegas, bukan sekadar intervensi sporadis.
Pemerintah harus menahan belanja yang tidak produktif, memperkuat kualitas defisit, dan memastikan APBN tidak menjadi sumber tambahan tekanan terhadap pasar obligasi domestik. Subsidi energi dan pangan perlu diarahkan secara presisi agar tidak berubah menjadi beban fiskal permanen.
Sektor riil juga harus disiapkan menghadapi biaya kredit yang lebih tinggi melalui percepatan logistik, kepastian regulasi, dan insentif bagi investasi produktif, bukan konsumsi impor.
Rupiah yang melemah karena fundamental ekspor sementara mungkin dapat disebut undervalued. Rupiah yang melemah karena inkonsistensi kebijakan, komunikasi yang kabur, defisit yang dibiarkan, dan ketergantungan impor yang tak dibenahi lebih layak disebut akibat kebodohan kolektif dalam tata kelola ekonomi.
Karena itu, kenaikan suku bunga BI bukan sekadar keputusan teknis bank sentral. Ia menjadi peringatan politik-ekonomi bahwa stabilitas tidak bisa dibangun dengan retorika optimisme. Stabilitas hanya lahir dari disiplin, koordinasi, dan keberanian mengambil kebijakan yang tidak populer sebelum pasar memaksa Indonesia membayar harga yang jauh lebih mahal.
- Penulis, Prof Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
