- Data Kementerian Perhubungan mencatat pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi yaitu mencapai 12,46 persen per bulan dari total biaya hidup.
- Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai juga menjadi aspek penting untuk mengurangi kemacetan, sehingga biaya perjalanan tidak membengkak.
JOGJA, bisnisjogja.id – Biaya transportasi masyarakat Indonesia termasuk kategori boros karena lebih tinggi dibandingkan negara lain. Bahkan, lebih tinggi dari standar Bank Dunia, tidak lebih dari 10 persen dari total biaya hidup per bulan.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan menyadur data Kementerian Perhubungan mencatat pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi yaitu mencapai 12,46 persen per bulan dari total biaya hidup.
”Perlu perencanaan permukiman yang matang. Pasalnya, pada wilayah yang padat direkomendasikan adanya akses mudah ke tempat aktivitas utama untuk mengurangi jarak tempuh dan menekan biaya bahan bakar serta operasionalnya,” papar Dwi, Senin (15/9/2025).
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai juga menjadi aspek penting untuk mengurangi kemacetan, sehingga biaya perjalanan tidak membengkak.
Selain itu, penyediaan angkutan umum yang terjangkau. Pada kawasan yang padat penduduk dan dan dihadapkan pada kemacetan yang akut, masyarakat memang lebih membutuhkan.
”Penggunaan angkutan umum jadi pilihan rasional, subsidi yang diberikan jadi efektif karena penggunanya tinggi,” ujarnya.
Integrasi Tarif
Dwi mengatakan, pada wilayah yang belum terlalu padat, pilihan menggunakan angkutan umum masih belum terlalu menarik.
Selain tarif yang terjangkau, perlu juga intensif lain seperti kemudahan akses yang lain seperti halte, rute, headway untuk lebih menarik minat masyarakat.
Integrasi antar moda juga menjadi hal penting dalam mengatasi inefisiensi biaya. Integrasi moda perlu pada perjalanan yang relatif jauh. Penyebab inefisiensi ada beberapa faktor seperti jarak perjalanan, jenis moda yang digunakan, dan interkoneksi yang buruk.
Contoh penerapan integrasi tarif antar moda di Jakarta pada layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif maksimum Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda selama tiga jam. Tarif tersebut sudah cukup efektif untuk menekan biaya dibandingkan harus membayar terpisah.
”Terakhir, peran penting penggunaan digitalisasi pembayaran. Penggunaan digitalisasi pembayaran dalam transportasi umum tidak hanya sekedar mempermudah transaksi, tetapi memudahkan dalam proses evaluasi dan perencanaan transportasi yang lebih baik,” imbuh Dwi.
Adanya transaksi yang terkontrol dan tercatat, pihak terkait dapat melakukan analisis mendalam mengenai pola pergerakan masyarakat. Ekosistem digital membuat proses bisnis jauh lebih transparan.
Hal itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis di masa depan, karena semuanya didasarkan pada data yang transparan.
