WAINGAPU, bisnisjogja.id – Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berkolaborasi dengan University of Huddersfield (UK), IRGSC, dan LSM SOPAN Sumba menggelar workshop penguatan keterlibatan perempuan desa dalam perumusan kebijakan ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung beberapa Waktu lalu di Waingapu, bertujuan mengintegrasikan suara perempuan adat ke dalam kebijakan daerah terkait perubahan iklim.
Program tersebut merupakan bagian dari riset internasional bertajuk ”Her Land, Her Voice” yang didanai oleh The University of Huddersfield Policy Support Fund.
Tim peneliti lintas negara yang dipimpin Dr Jialin Wu (UK) dan Prof Gregoria Arum Yudarwati (Indonesia) berupaya menciptakan jalur kapasitas bagi perempuan adat di Sumba Timur agar lebih inklusif dalam proses teknis pembangunan.
Stabilitas Ekonomi Keluarga
Arum menegaskan, perempuan adat berada di garis depan dalam menghadapi krisis iklim yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi keluarga dan ketahanan pangan.
Meski menjadi kelompok yang paling terdampak, mereka sering kali terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis pada tingkat formal.
Dalam workshop tersebut, terungkap krisis air menjadi hambatan utama ekonomi lokal. Akibat musim hujan yang kini hanya bertahan sekitar tiga bulan, akses air bersih menjadi langka. Hal itu memicu efek domino yang mengganggu sektor kesehatan, produktivitas pertanian, hingga peningkatan beban kerja domestik bagi perempuan.
Dari sisi sektor agraria, perempuan adat menyoroti tantangan pertanian berkelanjutan yang sering terkendala hama dan gangguan ternak. Mereka menekankan pentingnya intervensi kebijakan berupa penyediaan bibit unggul yang adaptif terhadap kondisi mikro-iklim spesifik di wilayah Sumba Timur guna menjaga keberlangsungan produksi.
Potensi Ekonomi Lokal
Pupung Arifin MSi, peneliti dari UAJY menambahkan, potensi ekonomi lokal sebenarnya sangat besar, terutama pada komoditas kacang-kacangan. Namun, pengembangannya belum optimal karena kurangnya dukungan infrastruktur dan kebijakan yang kontekstual dengan gagasan-gagasan ekonomi kreatif perempuan adat.
Merespons temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Kepala Bappeda, Zainal Abidin Abbas, menyatakan komitmennya untuk menggunakan riset tim sebagai basis perencanaan daerah.
Jadi Standar Baru
Pemerintah daerah berjanji akan memperkuat kapasitas perempuan adat agar terlibat aktif dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan pembangunan.
Sebagai langkah konkret, perwakilan perempuan adat secara resmi diundang untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada 26 Februari 2026.
Kampus berharap model kolaborasi dapat menjadi standar baru dalam memastikan suara komunitas lokal terintegrasi secara nyata dalam kebijakan publik yang berkelanjutan.
