PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada tahun 2028-2029 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, perlu memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi ukuran utama untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.
Pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesiamenyumbang lebih dari 50 persen PDB dalam lima tahun terakhir, namun saat ini tengah menghadapi tantangan.
Konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari kelompok kelas menengah yang secara keseluruhan mencapai 66,91 persen dari penduduk. Namun data menunjukkan penurunan daya beli kelas menengah yang signifikan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan konsumsi.
Deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir tahun 2024 diyakini sebagai akibat dari penurunan daya beli kelas menengah.
Hal ini mengindikasikan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik perlu dievaluasi.
Pemerintah perlu merumuskan strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan pada konsumsi rumah tangga dan meningkatkan investasi serta ekspor.
Investasi Sektor Bisnis
Investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif. Birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak pasti menjadi penghalang utama bagi investor.
Proses perizinan yang berbelit dan biaya-biaya tidak resmi (pungli) meningkatkan biaya investasi dan mengurangi minat investor. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi secara besar-besaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.
Hal itu bukan berarti birokrasi dan regulasi tidak diperlukan dalam perekonomian, tetapi keduanya haruslah efisien dan pasti.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tinggi serta penegakan hukum yang lemah juga menghambat investasi di Indonesia. Praktik suap dan pungli, ditambah dengan ketidakpastian hukum, membuat investor enggan berinvestasi di negara ini.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya menjadi tantangan tersendiri. Indonesia berada di peringkat enam di ASEAN dalam Indeks Pembangunan Manusia.
Stabilitas politik dan keamanan yang baik juga merupakan faktor penting untuk menarik investasi. Para investor tentunya akan beraktivitas di negara-negara yang stabilitas politik dan keamanannya baik.
Masalah seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian hukum membuat biaya produksi di Indonesia menjadi tinggi. Akibatnya, daya saing produk Indonesia menurun dan investor enggan berinvestasi.
Meskipun daya saing Indonesia berada di peringkat ketiga di ASEAN, setelah Thailand dan Filiphina, tetapi secara global kita masih tertinggal dari negara-negara lain. Meski demikian, berdasarkan riset World Talent Ranking (WRT) 2024, Indonesia merangkak naik ke peringat 47 dari 67 negara dunia (Kompas, 20 September 2024).
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah, yang bersumber dari penerimaan pajak, sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selama ini, Indonesia seringkali menjalankan kebijakan anggaran defisit, di mana pengeluaran negara lebih besar dari pendapatannya.
Meski dibatasi oleh peraturan, yaitu paling tinggi tiga persen dari PDB, defisit anggaran yang terus terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola keuangan negara. Untuk meningkatkan kualitas APBN dan memperluas ruang fiskal, pemerintah perlu menekan kebocoran penerimaan pajak dan melakukan efisiensi pengeluaran.
Data menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tahun 2022, rasio penerimaan pajak terhadap PDB kita berada di urutan ketujuh dari 10 negara di ASEAN.
Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, serta meningkatkan efektivitas penagihan pajak.
Selain itu, pemerintah juga perlu lebih selektif dalam memilih proyek-proyek yang didanai APBN, dengan prioritas pada proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan APBN yang lebih baik, pemerintah dapat berperan lebih aktif dalam menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ekspor Neto
Untuk meningkatkan ekspor neto, Indonesia perlu mendorong peningkatan ekspor dan menekan impor. Agar ekspor meningkat, berbagai hambatan internal perlu diatasi.
Birokrasi yang rumit, pungli, dan biaya logistik yang tinggi menghambat daya saing produk ekspor Indonesia. Selain itu, kepercayaan dan kredibilitas para eksportir juga perlu ditingkatkan.
Dengan memperbaiki kondisi internal ini, produk dalam negeri akan lebih kompetitif dibandingkan produk impor, sehingga ekspor dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ekspor neto berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia dapat menggapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kerja Keras
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, perlu kerja keras dari semua pihak dan komitmen kuat dari pemerintah. Distorsi ekonomi seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian hukum harus segera diatasi.
Penegakan hukum yang tegas dan reformasi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sambil tetap menjaga daya beli kelas menengah.
Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
– Penulis, Andreas Sukamto, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE Universitas Atma Jaya Yogyakata
