- Saat ini pemerintah seperti anak-anak yang belum diajarkan financial planning.
- Pelebaran defisit tanpa proyek yang jelas tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.
- Pemerintah perlu mengambil sikap yang lebih realistis.
RENCANA Pemerintah membuka ruang defisit anggaran di atas 3 persen memunculkan pertanyaan karena selama dua dekade terakhir, batas defisit 3 persen telah menjadi jangkar kredibilitas fiskal nasional yang sesuai dengan best practice internasional.
Walau banyak negara melanggar tetapi hal ini bukan menjadi rasionalisasi bagi kita untuk ikut menjadi pelaku apalagi untuk program yang tidak mendesak. Dalam konsep yang lebih mudah:
”Pemerintah Indonesia saat ini seperti orang yang bersuka ria di saat berhasil menyebrangi jalan tol dengan selamat dan berniat mengulangi hal yang sama. Selain melanggar aturan, mempertaruhkan nyawa untuk suatu hal bodoh yang dianggap keberuntungan adalah perilaku irasional”.
Dalam simulasi fiskal yang dibuat, Pemerintah memproyeksikan beberapa skenario pelebaran defisit. Pada skenario pertama, defisit mencapai 3,18 persen dengan asumsi harga minyak US$90 per barel, nilai tukar Rp 17.000 per dolar, imbal hasil SBN 6,8 persen persen untuk pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
Skenario kedua memperkirakan defisit 3,35 persen dengan harga minyak US$97 per barel, rupiah Rp17.300 per dolar, bunga SBN 7,2 persen, untuk pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2 persen.
Sementara pada skenario yang lebih berat harga minyak US$115 per barel, rupiah Rp 17.500 per dolar, bunga SBN 7,2 persen untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Melalui asumsi yang disampaikan pemerintah, kita mengetahui bahwa saat ini pemerintah seperti anak-anak yang belum diajarkan financial planning.
Pentingnya Prioritas Belanja
Pada pelajaran dasar financial planning, kita diharapkan menyadari pentingnya prioritas belanja yang disesuaikan pendapatan dan pentingnya rainy day fund (dana darurat) yang semua ini diabaikan pemerintah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 335 triliun .
Pada saat yang sama, pemerintah juga berencana meningkatkan investasi negara hingga sekitar 15 persen dari PDB, padahal banyak proyek investasi yang sebenarnya dapat melibatkan sektor swasta melalui skema kemitraan. Jika negara terlalu dominan dalam pembiayaan investasi, tekanan terhadap APBN akan semakin besar, sementara efisiensi alokasi modal belum tentu meningkat.
Argumen pemerintah yang saat ini digunakan untuk membenarkan pelebaran defisit adalah perbandingan dengan negara lain yang memiliki defisit lebih tinggi. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Vietnam yang menargetkan defisit fiskal sekitar 4,2 persen pada 2026, naik dari 3,8 persen pada 2025 namun untuk belanja infrastruktur yang jelas di mana pertumbuhan ekonomi Vietnam mampu tumbuh sekitar 8,02 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang tetap mandeg di 5 persen.
Sebaliknya, kondisi fiskal Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda. Defisit APBN tahun 2025 sudah mencapai sekitar 2,92 persen, naik dari 2,29 persen pada 2024, tetapi peningkatan defisit tersebut tidak diikuti akselerasi pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya naik tipis dari 5,03 persen pada 2024 menjadi sekitar 5,11 pada 2025. Hal ini menunjukkan pelebaran defisit tanpa proyek yang jelas tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.
Rasionalisasi MBG dan Kementerian
Pelajaran serupa juga dapat dilihat dari pengalaman Tiongkok yang pada tahun 2014, ketika defisit fiskal Tiongkok relatif rendah sekitar 1,8 persen, perekonomiannya masih mampu tumbuh 7,14 persen. Namun ketika defisit fiskal meningkat tajam hingga sekitar 5,25 pada tahun 2025, pertumbuhan ekonominya justru berada di kisaran 5 persen.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa intervensi negara yang masif dan belanja mercusuar progam sosial belum tentu dapat mendorong lompatan pertumbuhan.
Alasan pelebaran defisit akibat lonjakan harga energi juga perlu dilihat secara proporsional. Indonesia pernah menghadapi tekanan serupa akibat lonjakan harga komoditas global setelah Perang Rusia–Ukraina pada 2022.
Saat itu defisit APBN sempat mencapai sekitar Rp 464,3 triliun atau 2,38 persen, namun pemerintah tetap mampu melakukan konsolidasi fiskal secara relatif cepat bahkan menurunkannya secara signifikan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pernah menavigasi dan berhasil bertahan di tengah tekanan.
Pada akhirnya, membuka kembali ruang defisit di atas 3 persen tanpa perbaikan struktur belanja berisiko mengirim sinyal yang keliru kepada pasar. Pemerintah perlu mengambil sikap yang lebih realistis. Jika peningkatan penerimaan negara tidak dapat dilakukan secara cepat, maka pilihan paling rasional adalah menyesuaikan belanja.
Pemerintah harus legowo menurunkan atau merasionalisasi anggaran MBG, menghapus banyak Kementerian/Lembaga/Badan yang tidak relevan, mendorong investasi swasta agar tidak seluruhnya dibebankan pada APBN, dan juga menunda berbagai kesepakatan dan keanggotaan internasional hingga kemampuan fiskal pulih.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Analis Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
