JOGJA, bisnisjogja.id – Open dumping atau pembuangan sampah begitu saja plus pembakaran masih terjadi karena minimnya anggaran pengelolaan. Tak ada istilah pengolahan. Hampir semua daerah di Indonesia melakukan hal itu.
Berdasarkan laporan dari dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hingga akhir 2025 sekitar 30 persen dari total 485 TPA di seluruh Indonesia telah menghentikan praktik open dumping. Masih ada sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi.
”Praktik open dumping sebenarnya sudah dilarang. Bahkan, pemerintah daerah yang masih melakukan praktik tersebut berpotensi terkena pidana,” ungkap Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM, Prof Chandra Wahyu Purnomo dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai, kendala yang terjadi karena minimnya alokasi dana anggaran pengelolaan sampah di daerah. Alokasi dana APBD untuk pengelolaan sampah hanya sekitar 1 persen bahkan ada yang di bawah itu.
PSEL sebagai Solusi
Karena itu, pemerintah mengerjakan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi untuk mengganti praktik open dumping.
Proyek tersebut dibangun di kawasan yang per harinya mengumpulkan kisaran seribu ton sampah di 30 daerah. Program ini menjadi menjadi salah satu solusi, sehingga open dumping bisa dialihkan.
Pelarangan open dumping dalam pengelolaan sampah karena bisa berisiko terjadi bencana kebakaran atau longsor. Metode pengelolaan tersebut membuat cekungan lahan luas untuk menyimpan sampah yang sudah dipadatkan.
”Ketika sampah terdegradasi membentuk gas metana, pada open dumping kalau kena panas bisa terbakar dan meledak. Ini sangat berbahaya,” jelas Chandra.
Ia mengajak masyarakat memilah sampah sejak awal sehingga pemerintah dapat melakukan sistem pemilahan, baik jenisnya, waktu, dan pengangkutan. Kedisplinan pemilahan membuat proyek PSEL dapat segera terwujud.
