JOGJA, bisnisjogja.id – Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) setiap tahun tercatat menumpuk. Jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini menunjukkan rendahnya efektivitas penyaluran belanja pemerintah daerah ke sektor produktif.
Karena itu, pemerintah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global. Belanja daerah harus dapat lebih cepat terealisasi untuk memperkuat aktivitas usaha dan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama PDB Indonesia.
”Fenomena dana mengendap bukan sepenuhnya baru dan perlu dilihat secara runtut dalam pola tahunannya,” ungkap Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Dr Evi Noor Afifah.
Menurutnya jika memang berpola berarti itu siklus transfer ke daerah dan belanjanya. Berbagai proyek sering kali polanya seperti huruf S sesuai dengan termin pembayarannya.
Harus Berkualitas
Percepatan realisasi belanja, jelas Evi, tidak hanya penting dari sisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
”Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Kalau dibelanjakan sesuai peruntukannya, maka efek penggandanya akan bergerak ke sektor-sektor lain,” ujarnya.
Evi mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang cepat saja tidak cukup. Pasalnya, untuk mewujudkan berbagai capaian pembangunan, anggaran belanja merupakan syarat penting.
”Namun itu saja tidak cukup. Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik,” tandasnya.
Dengan mendorong percepatan realisasi belanja daerah yang efektif dan strategis, pemerintah mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
