JOGJA, bisnisjogja.id – Fenomena merebaknya pinjaman online, termasuk yang ilegal, merupakan cerminan kebutuhan mendesak masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah.
Masyarakat melihat pinjol menjadi alternatif bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Pasalnya, prosedur pelayanan lebih cepat dan sederhana serta jumlah pinjaman yang lebih fleksibel.
”Namun di sisi lain, bunganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan meminjam dari lembaga pinjaman konvensional,” ungkap Kepala Program Studi Manajemen FEB UGM, I Wayan Nuka Lantara, MSi PhD, Rabu (28/8/2024).
Begitu maraknya pinjol ilegal, OJK bertindak tegas dengan melakukan 8.271 pinjol ilegal. Angka tersebut termasuk sangat besar mengingat saat ini pinjol kian merebak dan meresahkan.
Maraknya pinjol ilegal menimbulkan kekhawatiran serius karena praktiknya yang sering tidak transparan dan cenderung eksploitatif dengan jeratan bunga tinggi, penagihan yang tidak etis, dan pelanggaran privasi. Banyak orang terjebak di dalamnya.
Aspek Legalitas
Menurut Wayan, pinjol ada dua kategori, yaitu legal dan ilegal. Pinjol legal terdaftar dan dalam pengawasan ketat OJK. Mereka beroperasi sesuai dengan regulasi termasuk transparansi bunga, perlindungan data pribadi, dan etika penagihan.
”Pinjol legal biasanya memberikan kontribusi positif dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebaliknya, pinjol ilegal beroperasi di luar kerangka hukum sehingga rawan menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan konsumen. Bunganya sangat tinggi dan metode penagihan yang intimidatif.
Konsekuensi pinjol perlu menjadi perhatian serius. Pertama, terdapat kewajiban membayar bunga dan biaya tambahan yang dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Pinjol legal biasanya menawarkan bunga yang lebih jelas dan terukur, tetapi jika tidak dilunasi tepat waktu, biaya bunga dan denda keterlambatan dapat bertambah signifikan.
Kedua, bagi pengguna pinjol ilegal, risikonya lebih besar karena bunganya sangat tinggi dan tidak transparan. Metode penagihannya pun kasar atau intimidatif.
Ketiga, pelanggaran privasi bisa saja terjadi, terutama pada pinjol ilegal. Terakhir, jika tidak mampu melunasi pinjaman, utang yang menumpuk berpotensi mempengaruhi reputasi kredit seseorang.
”Dalam beberapa kasus, pernah terjadi tindakan depresi hingga mengakhiri hidup,” imbuhnya.
Hindari Pinjol Ilegal
Guna terhindar dari pinjol ilegal, Wayan mengimbau langkah pertama, periksa kelegalan penyedia pinjol terlebih dahulu dalam daftar penyelenggara pinjol terbitan OJK.
Kedua, perhatikan transparansi informasi mengenai suku bunga, biaya, dan syarat-syarat pinjaman. Pastikan kontraknya transparan.
Ketiga, amati metode penagihan. Pinjol legal harus mematuhi kode etik penagihan yang sesuai ketentuan asosiasi terkait sehingga cara penagihannya tidak kasar dan intimidatif.
”Jika pinjol yang akan kita gunakan tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, patut diduga illegal,” tegasnya.
Apabila sudah terjerat pinjol ilegal, langkah pertama yang penting adalah berhenti membayar pinjaman tersebut dan segera melaporkan kasusnya ke OJK dan polisi.
Hindari intimidasi atau ancaman dari penagih dengan tidak berkomunikasi lebih lanjut dan simpan bukti-bukti penyalahgunaan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dapat diandalkan untuk memberi masukan dan pendampingan.
Selain pinjol, masih tersedia solusi lain untuk mendapatkan pinjaman dengan lebih aman, yakni meminjam dari lembaga keuangan formal, seperti bank atau koperasi yang menawarkan suku bunga lebih rendah dan persyaratan yang lebih jelas.
”Apabila membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil, program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi alternatif karena menawarkan suku bunganya yang subsidi dan persyaratannya ringan,” jelas Wayan.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia pinjol ilegal serta mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati. Edukasi literasi keuangan yang memadai juga menjadi kunci penting untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam jerat pinjol yang merugikan.
