- Sudah banyak investor global yang mengatakan “Sell Indonesia”.
- Bank Indonesia bisa menjaga spread hingga 150 bps.
- Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan merombak tim ekonomi.
DALAM Konferensi APBN Kita Bulan Juni 2026, Menteri Keuangan mengaku heran bahwa IHSG kembali ditutup pada melemah sebesar 4,2% dan nilai tukar rupiah yang sudah menginjak nilai Rp 18.036. Indikator ini merupakan bukti penting bahwa investor asing mulai waspada menitipkan modalnya di Indonesia.
Sepanjang tahun 2026 diketahui bahwa IHSG telah mengalami pelemahan sebesar 36,05% dan nilai tukar rupiah sebesar 7,4% hal ini merupakan koreksi terdalam pada rentang waktu 10 tahun terakhir.
Ramainya toko modern, perjalanan mudik Iduladha lalu, dan aktivitas di daerah masih ramai menjadi bukti bahwa angka pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% merupakan bukti bahwa fundamental ekonomi masih kuat menurut Menteri Keuangan.
Pentingnya Kepakaran
“The market is always right, your opinion doen’t matter.” Hal ini adalah prinsip dasar dasar dalam ilmu ekonomi bahkan menjadi landasan kebijakan ekonomi. Program Pemerintah dan kepemimpinan dapat berubah, tetapi praktik teknokratik dalam pengambilan kebijakan perlu dijaga dan menjadi aspek krusial.
Koreksi pasar yang saat ini terjadi pada saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang ditempuh Pemerintah tidak pro-market. Banyak kebijakan yang diambil tiba-tiba yang mengakibatkan terjadinya reverse planning. Kebijakan yang bersifat reverse planning ini biasanya tidak dilandasi proses penyusunan dan mendengar opini publik serta bersifat top-down bijak yang berujung pada kebijakan tidak realistis dan berisiko tinggi.
Hal ini terbukti dari banyaknya lembaga rating yang mengkritisi kebijakan makan bergizi gratis, koperasi merah putih, Danantara, dan BUMN Ekspor, yang akan berdampak pada kebijakan fiskal bahkan secara terbuka Kadin Tiongkok (CCPIT) mengkritisi kebijakan ekspor satu pintu yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan berencana menunda pembelian batu bara dari Indonesia.
Saat ini juga, sudah banyak investor global yang mengatakan “Sell Indonesia” akibat berbagai statement Pemerintah yang terkesan tidak peduli pada investasi asing baik pada pasar modal dan sektor riil domestik.
Moneter Konservatif
Menteri Keuangan mengatakan bahwa strategi stabilisasi rupiah yang dtempuh Bank Indonesia masih konservatif. Hal itu patut dibenarkan karena BI hanya menggunakan cadangan devisa, LCS-LCT, capital control lunak, dan intervensi spot valas tanpa melihat spread return bagi investor yang dinilai dapat lebih atraktif dalam menarik investor.
Bank Indonesia juga menyatakan bahwa berdasarkan histori pada bulan Juli-Agustus namun hanya 5 kali pada bulan Juli dan 2 kali pada bulan Agustus rupiah menguat pada rentang 10 tahun terakhir maka potensi pelemahan nilai tukar rupiah masih dapat terjadi.
Maka sebenarnya perlu diapresiasi bahwa Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate sebesar 50 bps pada Mei-2026 namun saat ini spread dengan Fed Fund Rate hanya 100 bps maka belajar dari histori krisis tahun 2022 maka Bank Indonesia bisa menjaga spread hingga 150 bps dimana secara bertahap hingga akhir tahun BI Rate dapat dijaga di angka 6 persen.
Pemerintah perlu mengorbankan spread yield SBN dengan US Treasury hingga 2,5-3 persen dimana pada Mei-2026 hanya sebesar 2,22 persen, misalnya nilai ideal Yield SBN 10 Tahun Indonesia misalnya untuk menarik investasi asing adalah sebesar 6,99 – 7,49 persen. Namun kenaikan BI Rate hingga 6 persen nantinya harus direspon oleh Pemerintah dengan memberikan restrukturisasi kredit dan subsidi bunga kredit bagi dunia usaha yang sudah tertekan karena kebijakan pemerintah.
Pergantian Pemain
Terdapat hal penting bagi Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK bahwa dalam The Policy Trilemma – Impossible Trinity biasanya pertumbuhan tidak bisa dijalankan bersamaan dengan stabilitas (inflasi) dan juga pemerataan yang hal ini juga sesuai dengan pemikiran Prof Sumitro Djojohadikusumo.
Bahkan pada Program Benteng-nya Prof Sumitro menekankan Peran Dengan Negara (private driven growth) bukan Dominasi Negara dalam pembangunan (state driven growth).
Pada tahun 1996, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh 7,3 – 7,8 persen bahkan Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai sustaining high growth, hal ini sama karena beberapa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dapat keluar dari jebakan angka 5 persen.
Namun potensi krisis selalu ada dan Pemerintah perlu menyadari dalam game theory selalu ada strategi yang bisa digunakan untuk mendapatkan win-win solution dan tidak berpikir statis.
Mengganti pemain, perubahan strategi kebijakan, dan praktik teknokratik dalam kebijakan perlu dikembalikan. Sudah saatnya, Pemerintah mempertimbangkan merombak tim ekonomi dan juga pejabat dalam kerangka KSSK dengan figur teknokrat yang dapat menjaga kepercayaan pasar tanpa mengganggu momentum pertumbuhan.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Wakakomtap Fiskal-Moneter Kadin Indonesia.
