JOGJA, bisnisjogja.id – Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal tinggi pada Indonesia. Bahkan, Indonesia bersama sembilan negara lainnya masuk kategori terkena tarif yang tertinggi.
Guru Besar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UGM, Prof Mailinda Eka Yuniza mengatakan negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat perlu mempertimbangkan keseimbangan.
Keseimbangan itu yakni antara kebutuhan AS akan mineral penting dan keinginan Indonesia untuk mengembangkan pengolahan domestiknya.
”Amerika Serikat tengah mencabut bea masuk global atas sejumlah mineral penting tertentu. Langkah ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Material tersebut sangat penting bagi ekonomi AS, digunakan mulai dari ponsel pintar hingga rudal berpemandu,” ungkap Mailinda, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, hal itu memperkuat akses Amerika Serikat terhadap sumber daya tersebut dan membuat ketersediaan globalnya menjadi semakin strategis.
Posisi Tawar
Mailinda memaparkan, negara-negara yang kaya mineral kini menemukan posisi tawar yang semakin kuat dengan Amerika Serikat.
Ia memberi contoh Tiongkok yang memproduksi sekitar 90 persen logam tanah jarang dunia dan merupakan pemasok utama bagi AS, segera merespons dengan menghentikan ekspor berbagai jenis mineral penting.
”Indonesia yang memiliki 34 persen cadangan nikel dunia telah memberi sinyal kemungkinan akan menggunakan mineral penting sebagai alat tawar dalam menghadapi tarif AS,” ujar Mailinda.
Kekuatan dari tawar bukanlah sekadar teori. Pembatasan dari Tiongkok maupun Indonesia disebut sebagai hambatan nontarif dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers terbaru dari United States Trade Representative.
Kendati demikian, ia melihat pemerintah saat ini menghadapi dilema, apakah akan memanfaatkan keunggulan jangka pendeknya atau tetap fokus pada ambisi industrialisasi jangka panjang.
”Dengan menggunakan ekspor mineral sebagai alat tawar berisiko memperpanjang negosiasi dagang dengan AS,” jelasnya.
Berbeda dengan Tiongkok, yang merupakan kekuatan ekonomi besar dan mampu mengalihkan ekspornya ke pasar lain, Indonesia tidak memiliki fleksibilitas serupa.
”Sebagai negara berkembang, Indonesia mungkin tidak sanggup menanggung dampak finansial dari tarif berkepanjangan,” kata Mailinda.
