PROGRAM Sosial Bank Indonesia (PSBI) merupakan salah satu kanal pada komunikasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang dilakukan secara sistematis dan terencana. PSBI diselenggarakan melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial untuk ikut mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif diseluruh wilayah NKRI (www.bi.go.id).
Menurut BI (2024), PSBI setidaknya memiliki tiga pilar, yaitu pertama, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yang bertujuan mendukung kapasitas ekonomi masyarakat, melalui pengembangan komoditas pangan strategis dan lainnya.
Kedua, Program Kepedulian Sosial melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cakupan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana.
Ketiga, Program Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul yang bertujuan mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bentuk edukasi serta beasiswa untuk mendukung kelancaran dan penyelesaian perkuliahan.
Pengembangan UMKM
Pilar yang pertama PSBI sependek penulis ketahui juga untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pengembangan UMKM BI, baik melalui program regular dan PSBI, berkomitmen melaksanakan tiga pilar kebijakan.
Pilar pertama adalah penguatan korporatisasi untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha terintegrasi. Selanjutnya pilar kedua yaitu peningkatan kapasitas baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha termasuk dengan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas.
Pilar yang ketiga berfokus pada dukungan terhadap akses pembiayaan agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing.
Korporatisasi adalah proses transformasi perusahaan, dari personal menjadi korporasi. Dengan kata lain perusahaan bekerja berbasis sistem manajemen.
Dari berbagai referensi ada beberapa keuntungan jika perusahaan melakukan korporatisasi adalah (Sri Susilo, 2022). Pertama, perusahaan akan memiliki sistem manajemen yang kuat.
Kedua, kemungkinan perusahaan bisa berekspansi dengan dana investasi berkali kali lipat dari laba. Ketiga, perusahaan dapat menerapkan tata kelola perusahaan modern sehingga memiliki daya tarik bagi investor, bagi pasar dan bagi calon tenaga kerja yang berkompeten.
Makin Berkembang
Terkait pilar kebijakan yang kedua, Bank Indonesia mendorong UMKM untuk go digital dan go export. Dalam hal ini, BI sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya di perusahaan tersebut.
Setelah go digital maka transaksi UMKM diharapkan semakin berkembang dan pada akhirnya e-commerce bisa membantu mereka bisa melakukan kegiatan ekspor.
Selanjutnya terkait pilar kebijakan ketiga, BI juga memberi dukungan e-financing dan digital payment. Saat ini BI sudah menyediakan QRIS pada banyak merchant UMKM, dengan kehadiran QRIS akan membantu UMKM bertransaksi baik dengan pembeli (buyers) maupun pemasok (suppliers).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY mempunyai memiliki UMKM Binaan sejumlah 52. Mereka terdiri atas 20 UMKM ektor pangan (food), 17 UMKM sektor kerajinan (craft), sembilan UMKM sektor sandang (fesyen), dan enam UMKM pada sektor pertanian (KPwBI DIY, 2024).
Lokasi UMKM tersebut yang tersebar di lima kabupaten/kota di wilayah DIY. Selama periode 2020-2023 sebanyak 574 UMKM telah difasilitasi untuk melakukan ekspor oleh KPwBI DIY. Fasilitasi pembiayaan juga diberikan UMKM.
Grebeg UMKM
Selanjutnya KPwBI DIY juga membantu UMKM untuk memperoleh Sertifikasi Halal (SH). Selain itu, KPwBI DIY terus mendukung UMKM melalui rangkaian kegiatan flagship ”Grebeg UMKM DIY”, yang mencakup business matching, webinar, talkshow, dan showcase produk.
Grebeg UMKM tersebut merupakan salah satu flagship kegiatan tahunan KPwBI DIY yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Output dan outcome kegiatan diyakini dapat mendukung pemulihan ekonomi melalui UMKM naik kelas, go global dan go digital.
Pengembangan UMKM di DIY oleh KPwBI DIY, baik melalui PSBI dan Program Reguler, sebaiknya juga melibatkan Perguruan Tinggi (PTN/PTS) agar hasilnya lebih optimal.
Peran PTN/PTS melalui Program Abdimas, KKN dan MBKM dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan Program Pengembangan UMKM yang dijalankan oleh BI, termasuk KPwBI DIY. Dengan demikian program yang dikerjakan BI ke depan, termasuk PSBI, penulis yakin manfaatnya akan lebih optimal.
- Penulis, Dr Y Sri Susilo SE MSi, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY, Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Kadin DIY.
