CIANJUR, bisnisjogja.id – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Dr A Muhaimin Iskandar serta Kepala Dewan Komisioner LPS, Prof Anggito Abimanyu.
Acara tersebut diikuti oleh sekitar 800 peserta yang terdiri dari para santri, pengurus pondok pesantren, tokoh agama, hingga perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat.
Pelaksanaan program ini bertujuan utama untuk membentengi lingkungan pesantren dari ancaman kejahatan finansial modern seperti judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, serta modus skimming perbankan.
Literasi Keuangan Mutlak
Dalam pemaparannya, Menko Muhaimin menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, literasi keuangan telah bertransformasi menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi kaum santri guna membangun kemandirian finansial.
“Tidak tanggung-tanggung, judol telah membuat Rp300-600 triliun dana kita kabur ke luar negeri berdasarkan data PPATK 2026. Akibatnya, kelompok miskin dan rentan semakin tertekan dan kehilangan daya beli,” ujar Menko Muhaimin menyoroti dampak masif kejahatan keuangan ilegal.
Menko Muhaimin juga mengajak seluruh santri untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif serta membekali diri dengan pemahaman ekonomi yang matang guna menghindari jebakan instan lembaga keuangan ilegal.
“Mari kita mulai membangun mindset dan mental kaya. Perkaya diri dengan berbagai literatur keuangan, serta biasakan membaca dan berdiskusi persoalan-persoalan ekonomi,” tambahnya menutup rangkaian sosialisasi yang dilanjutkan oleh pemaparan mendalam dari pihak LPS.
