- ”Jika Pemerintah memilih untuk tidur dan menahan diri dari intervensi berlebihan, pertumbuhan ekonomi 5 persen mudah dicapai. Namun, begitu Pemerintah mulai ‘bergerak’, pertumbuhan di bawah 5 persen justru akan terjadi”.
INILAH paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Di satu sisi, fundamental ekonomi Indonesia tidak rapuh. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama pertumbuhan, inflasi terkendali, dan stabilitas makroekonomi terjaga.
Namun di sisi lain, stabilitas mikroprudensial justru terus menurun. Pelaku usaha semakin diliputi ketidakpastian karena arah kebijakan pemerintah kian menjauh dari rasionalitas ekonomi dan semakin tunduk pada logika siklus politik lima tahunan.
Dalam kondisi demikian, standar ekspektasi terendah justru menjadi tolok ukur tertinggi dalam menjaga relasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Bukan karena pelaku usaha apatis terhadap pembangunan nasional, melainkan karena ekspektasi terhadap konsistensi kebijakan telah jatuh ke titik paling rendah. Dunia usaha tidak lagi menuntut kebijakan ideal, mereka hanya berharap aturan tidak berubah di tengah permainan.
Dunia Usaha Hanya Defensif
Survei Kadin – Perbanas menegaskan kontradiksi tersebut. Lebih dari 70 persen pelaku usaha menilai kebijakan pemerintah secara konseptual pro-pertumbuhan.
Namun hanya 39 persen yang siap melakukan ekspansi dan hanya 36 persen yang benar-benar merasakan dampak positif kebijakan tersebut. Mayoritas pelaku usaha masih terjebak dalam fase ”wait and see” yang berkepanjangan.
Masalahnya bukan ketiadaan modal atau peluang, melainkan ketidakpastian kebijakan, tingginya risiko regulasi, serta intervensi negara yang sulit diprediksi. Dunia usaha tidak takut bersaing. Mereka takut pada aturan yang berubah sepihak di tengah jalan. Ketika kepastian hilang, investasi pun tertahan.
Tulang Punggung Konsumsi
Yang lebih mengkhawatirkan, perlambatan pendapatan justru paling tajam terjadi pada 30 persen kelompok kelas menengah atas dan kelompok mapan. Mereka selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional.
Pendapatan mereka turun sekitar 3,3 persen, sementara konsumsi stagnan. Ketika kelompok penopang konsumsi melemah, strategi pertumbuhan berbasis konsumsi menjadi semakin rapuh. Yang dibutuhkan kelompok ini sebenarnya sederhana, kepastian dan konsistensi kebijakan untuk memulihkan kepercayaan.
Tahun 2026 akan menjadi periode yang sangat kompleks bagi dunia usaha Indonesia. Pertemuan G20 berlangsung di Amerika Serikat, sementara APEC berlangsung di Tiongkok dua kutub geopolitik dan ekonomi global yang kian menjauh.
Dalam konteks ini, kesepakatan tarif Indonesia – Amerika Serikat yang menurunkan tarif sejumlah komoditas AS hingga nol persen, namun memberlakukan tarif final 19 persen bagi produk Indonesia.
Hal itu menambah frustrasi pelaku usaha domestik. Indonesia tampak mengorbankan pengusahanya sendiri demi stabilitas geopolitik jangka pendek.
Pembiayaan Program Mercusuar
Struktur PDB Indonesia sejatinya sangat jelas. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 57 persen PDB, sektor swasta sekitar 34 persen, sementara APBN hanya sekitar 8–10 persen.
Ironisnya, pemerintah kerap bertindak seolah APBN adalah mesin utama pertumbuhan. Ruang fiskal pun semakin sempit. Pada Tahun 2025 defisit fiskal telah mencapai 2,92 persen PDB sangat dekat dengan ambang psikologis tiga persen.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat digambarkan sebagai ”aktor miskin yang banyak mau”. Menteri Keuangan harus berani menolak program unggulan Presiden yang tidak pro-market di mana dikelola melalui penunjukkan dan dikerjakan hanya sekelompok saja.
Keterlibatan dunia usaha menjadi strategis dengan target besar ditengah kapasitas fiskal terbatas. Strategi yang sekarang hanya akan membuat Presiden Prabowo menjalankan agenda besar dalam ruang fiskal hampa hingga tahun 2029 dengan tata kelola ugal-ugalan.
Danantara: Sovereign Weak Fund
Ketergantungan pada sumber daya alam juga bukan solusi. Pengalaman global menunjukkan negara kaya sumber daya kerap terjebak dalam kutukan sumber daya. Ketika komoditas menjadi jalan pintas, reformasi struktural ditunda, produktivitas melemah, dan kualitas institusi merosot.
Indonesia berisiko kembali menjadi ”kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kualitas pertumbuhan”.
Hal serupa tercermin dalam Danantara yang dipromosikan sebagai Sovereign Wealth Fund unggulan.
Hingga 2025, belum terlihat investasi sektor riil yang signifikan dan bernilai tambah. Ironisnya, Danantara justru menerbitkan obligasi patriot, sementara arus investasi produktif belum nyata. Ambisi jauh melampaui kualitas tata kelola dan kapasitas eksekusi.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan potensi. Pertumbuhan tidak lahir dari intervensi berlebihan, melainkan dari kepastian dan konsistensi kebijakan.
Jika pemerintah terus memaksakan peran dominan di tengah keterbatasan fiskal, dunia usaha akan semakin menjauh. Dan ketika harapan dunia usaha benar-benar hilang, tidak ada APBN, SWF, atau program unggulan yang mampu menggantikannya karena ekonomi adalah urusan perut rakyat.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Mahasiswa Prodi MET Unika Atmajaya Jakarta.
