JOGJA, bisnisjogja.id – Evaluasi APBN sangat penting guna menilai kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Hal ini dapat dilakukan dengan penganggaran berbasis kinerja, yang mencakup lima elemen Utama.
Kelimanya yakni standar pelayanan minimal, analisis standar belanja, indikator kinerja, target kinerja, dan standar satuan Harga.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Dr Evi Noor Afifah mengungkapkan hal itu ketika berbicara tentang APBN 2025 yang mengalami defisit.
Ia menyampaikannya pada ”Economic and Business (EB) Journalism Academy di FEB UGM”.
Kelayakan Belanja
Sayangnya menurut Evi, saat ini belum terdapat regulasi terkait Analisis Standar Belanja di Indonesia.
Sehingga belum dapat dilakukan penilaian kelayakan belanja dari aktivitas yang dilakukan pemerintah.
”Ini seringkali menjadi alasan mengapa kualitas belanja belum baik karena belum ada Analisis Standar Belanja,” ujar Evi.
Dalam kelas singkat bagi jurnalis yang bertugas di wilayah Yogyakarta, Evi menyampaikan paparan tentang APBN dan Perekonomian Indonesia.
Ia juga menyampaikan dalam proses perumusan suatu kebijakan, pemerintah perlu menerapkan evidence-based policy atau perumusan kebijakan berdasarkan data, riset, dan bukti empiris.
Perumusan kebijakan bukan sekadar opini, intuisi, ataupun kepentingan politik.
