- Indonesia menghadapi tekanan signifikan akibat kenaikan harga minyak dunia.
- Menaikkan harga BBM berisiko secara sosial dan ekonomi karena melemahnya ekonomi masyarakat.
- Saat yang tepat untuk melakukan rasionalisasi program MBG.
KETEGANGAN geopolitik global yang meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, mendorong tekanan baru terhadap stabilitas ekonomi dunia dan mempersempit ruang kebijakan fiskal negara berkembang seperti Indonesia.
Kondisi tersebut menghadirkan dilema serius dalam pengelolaan pembiayaan negara, terutama ketika ketidakpastian global terus meningkat dan risiko eksternal semakin sulit dikendalikan.
Eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia berpotensi berkembang menjadi perang berkepanjangan. Situasi tersebut mengingatkan pada konflik panjang yang pernah terjadi di Vietnam, Afganistan, dan Irak, yang pada akhirnya menimbulkan dampak luas terhadap ekonomi global.
Gangguan terhadap jalur distribusi energi, termasuk pembatasan akses Selat Hormuz oleh Iran, memperburuk kondisi dengan menekan suplai minyak dunia dan mendorong lonjakan harga energi.
Kenaikan harga energi langsung merambat ke sektor perdagangan global. Biaya logistik meningkat, rantai pasok terganggu, dan tekanan inflasi semakin kuat. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan anggaran negara untuk subsidi ikut membengkak.
Jika tidak diantisipasi dengan tepat, tekanan tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih luas dan berdampak pada stabilitas sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pilihan Sulit Kebijakan Pemerintah
Sebagai negara importir minyak, Indonesia menghadapi tekanan yang lebih besar akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pun berada pada persimpangan kebijakan yang tidak mudah.
Di satu sisi, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat menahan lonjakan subsidi, namun langkah ini berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperburuk inflasi. Di sisi lain, pemerintah dapat memilih jalur efisiensi anggaran dengan merasionalisasi program-program yang dinilai belum mendesak.
Kebijakan kenaikan harga BBM dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan sosial. Oleh karena itu, jika opsi ini diambil, pemerintah perlu menyeimbangkannya dengan kebijakan kompensasi seperti bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagaimana pernah dilakukan saat pandemi.
Alternatif lain melalui efisiensi anggaran membuka ruang untuk menunda program yang kurang prioritas serta menata ulang pembiayaan pembangunan. Namun, pendekatan ini juga memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat.
Wacana penerapan kembali skema work from home, misalnya, memang dapat menekan biaya operasional, tetapi berpotensi hanya menguntungkan kelompok pekerja formal tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin.
Rasionalisasi Program MBG
Dalam konteks ini, rasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu opsi strategis. Penyesuaian pelaksanaan program dengan hari efektif sekolah dapat secara signifikan menekan kebutuhan anggaran.
Dengan estimasi sekitar 190 hari belajar per tahun, beban anggaran dapat ditekan jauh dibandingkan skema awal. Selain itu, penajaman sasaran program kepada sekitar 40 persen siswa dari keluarga miskin dan rentan akan meningkatkan efektivitas intervensi sekaligus mengurangi potensi pemborosan.
Efisiensi program MBG juga dapat dialihkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan membiayai program produktif lainnya yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Pendekatannya tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga meningkatkan kualitas belanja negara.
Di sisi lain, pelaksanaan Program MBG tetap memerlukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait mekanisme distribusi dan kualitas manfaat yang diterima. Penerapan program dalam kondisi pembelajaran daring menimbulkan sejumlah persoalan teknis, mulai dari efektivitas distribusi hingga risiko penurunan kualitas makanan. Ketidaktepatan implementasi berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan bahkan membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Penguatan peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program. Perencanaan berbasis kebutuhan riil di tingkat kabupaten dan kota, serta pemanfaatan potensi ekonomi desa, dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Dalam situasi tekanan global, rasionalisasi kebijakan menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Pemerintah perlu menunjukkan respons adaptif dengan menata ulang prioritas belanja sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
- Seperti disampaikan Ekonom UGM, Prof R Agus Sartono, menanggapi krisis energi akibat ketegangan global.
