JOGJA, bisnisjogja.id – Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Kendati begitu, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan kerentanan ekonomi semakin meluas ke kalangan kelas menengah.
”Kelompok rentan miskin masih masih tinggi dan umumnya kelompok ini mudah tergelincir dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi,” ungkap Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho PhD.
Ia mengatakan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Garis Kemiskinan (GK) tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan.
Lebih dari 25 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 90 juta orang lainnya masuk dalam golongan hampir miskin, dan 115 juta orang tergolong dalam rentan miskin.
Menurut Wisnu, fenomena tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dinikmati secara merata dan belum terindikasi pro-poor.
Dalam situasi ini, kalangan menengah atas akan semakin kaya, sementara kalangan menengah bawah tidak menikmati kesejahteraan tersebut. Sehingga memperlebar jarak kesenjangan antar kelas sosial.
Pertumbuhan Penduduk
Wisnu juga menyoroti jumlah pertumbuhan penduduk lebih banyak berasal dari kelompok menengah ke bawah yang akhirnya menambah beban ekonomi rumah tangga dan mendorong angka kemiskinan.
Degradasi status juga ditunjukkan oleh tidak ada atau kurangnya graduasi dari program bantuan, seperti PKH yang tidak mendorong kemandirian masyarakat. Beberapa program juga belum menggunakan data yang lebih baru sehingga membuat banyak bantuan tidak tepat sasaran.
”Banyak penerima yang tetap menerima bantuan meski sudah tidak layak. Ini menunjukkan adanya penyasaran program yang kurang tepat dan juga kurangnya mobilitas naik kelas. Selain itu, banyak kelas menengah yang mulai tertekan karena PHK, guncangan ekonomi dan kesehatan dan lainnya,” papar Wisnu.
Ia menambahkan tantangan terbesar penanggulangan kemiskinan yakni banyaknya orang yang menggantungkan hidup di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, tanpa jaminan sosial dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
”Program sosial saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktur ekonomi,” tandasnya.
Ia memberi contoh Tiongkok yang telah menekan angka kemiskinan secara drastis melalui industrialisasi yang efektif menurunkan kemiskinan.
Meskipun China tidak memiliki program pengentasan kemiskinan yang komprehensif seperti di Indonesia, tetapi mereka berani untuk melakukan investasi besar dalam sektor manufaktur secara terencana.
”Tiongkok berani membuka pabrik dengan lapangan kerja besar-besaran dan menggaji pekerja dengan upah layak di atas garis kemiskinan,” imbuhnya.
