INDEKS Gini sebagai pengukur tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini data perkembangan Indeks Gini di DIY.
Periode Indeks Gini
September 2021 0,436
Maret 2022 0,439
September 2022 0,459
Maret 2024 0,435
September 2024 0,428
Pada September 2021, Indeks Gini DIY tercatat sebesar 0,436, yang menempatkan DIY sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia saat itu.
Angka ini meningkat menjadi 0,439 pada Maret 2022 dan mencapai 0,459 pada September 2022, menunjukkan peningkatan ketimpangan selama periode tersebut.
Namun, pada Maret 2024, Indeks Gini DIY menurun menjadi 0,435, dan terus menurun menjadi 0,428 pada September 2024, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut.
Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi penurunan dalam beberapa periode terakhir, tingkat ketimpangan di DIY masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah.
Ekonomi Digital
Beberapa hal yang dapat dilakukan guna mengatasi ketimpangan, pembangunan infrastruktur melalui peningkatan akses transportasi dan konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi.
Hal itu untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat ekonomi dan perluasan akses internet untuk mendukung ekonomi digital di seluruh DIY dan pengembangan kawasan perdesaan.
Berikutnya, kebijakan sosial melalui perbaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan peningkatan bantuan bagi kelompok rentan.
Seperti lansia dan penyandang disabilitas melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, perusahaan swasta, dan masyarakat.
Penting pula, kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas dan akses lapangan kerja, mendorong investasi di sektor industri kreatif, UMKM, dan pariwisata.
Langkah tersebut untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pelatihan kerja berbasis keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM serta ekonomi Lokal.
Tak kalah penting, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
- Dr Rudy Badrudin, Wakil Ketua ISEI Yogyakarta, disampaikan pada Diskusi ISEI Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, Kadin DIY, pelaku usaha, akademisi.
