Pakar UGM Minta Pemerintah Perkuat Kebijakan Ekonomi Inklusif

oleh -713 Dilihat
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM Dr Hempri Suyatna.(Foto: dok UGM)

JOGJA, bisnisjogja.id – Badai gelobang PHK yang melanda Indonesia menyebabkan banyak orang beralih ke sektor usaha informal sebagai sumber penghidupan. Itu terjadi karena fleksibilitas sektor informal.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna mengungkapkan pendapatnya tersebut, Senin (19/5/2025). Ia menyampaikan pada diskusi Pojok Bulaksumur di kampus.

Selain itu, modal yang kecil menurut Hempri menyebabkan banyak para korban PHK menjadikan sektor usaha informal sebagai pilihan terutama di bidang perdagangan dan jasa.

”Fenomena pekerja informal memberikan dampak positif maupun negatif terhadap ekonomi negara,” ungkap Hempri.

Secara positif hadirnya sektor informal akan membantu penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Kurang Pajak

Namun demikian, menurut Hempri, makin banyaknya sektor informal juga berpotensi mengurangi sumber penerimaan pajak negara. Bahkan berisiko tata kawasan yang sering terganggu karena para PKL berjualan di pinggir jalan atau area publik.

”Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial pada sektor informal. Pasalnya, mayoritas pekerja informal tidak memiliki akses manfaat jaminan sosial seperti usia tua, kematian, hingga kecelakaan kerja,” paparnya.

Ia minta pemerintah mendorong penerapan ekonomi inklusif, sektor informal menjadi bagian penting dalam pembangunan basis ekonomi.

Karena itu, pendekatan kebijakan dalam menangani sektor informal perlu memperhatikan karakteristik pekerjanya.

Ia menilai formalisasi sektor usaha informal seringkali justru mematikan dan menghambat sektor tersebut untuk berkembang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.