JOGJA, bisnisjogja.id – Secara normatif, pembangunan dalam Sistem Ekonomi Pancasila harus peduli pada lingkungan, bukan sebaliknya, pembangunan yang merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek.
Rektor Universitas Widya Mataram Prof Edy Suandi Hamid menegaskan hal itu merespons yang disampaikan Prof Ilham Habibie dalam FGD tentang Sistem Ekonomi Pancasila bertema “Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945″ di Habibie Center, Jakarta.
Berbicara dalam forum itu antara lain Prof Didik J Rachbini, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, Elan Satriawan, dan belasan ekonom senior lainnya.
Menurut Prof Edy, perhatian Indonesia terhadap lingkungan sudah cukup lama, yakni sejak 1970an, dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Menteri Prof Emiel Salim.
”Namun perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest belum pada political action,” ujar Edy yang juga Ketua Yayasan Mubyarto Institute.
Mirip Jerman
Sementara itu peneliti Indef, Dr Umar Juoro menegaskan, Sistem Ekonomi Pancasila mirip dengan yang dilakukan Jerman dengan Sistem Pasar Sosial atau social market economy.
”Jadi, dalam sistem ini persaingan tetap berjalan, namun pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejahteraan sosial tidak mewujud,” ucap Umar.
Prof Didiek J Rachbini yang memimpin FGD menegaskan perlunya forum-forum kajian untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila. Ia mengajak para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya untuk terus berdiskusi agar diperoleh bangun sistem yang utuh yang cocok untuk Indonesia.
Sementara itu, dosen FE UGM Elan Satriawan menegaskan bahwa Pancasila hanyalah sebagai principle guidance dalam ekonomi. Hal itu sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi.
