- Aliansi Ekonom Indonesia bersama-sama menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat. Mereka melihat persaingan tidak sehat antar elite politik dalam proses bernegara yang mengakibatkan penyelenggaraan negara tidak amanah.
JAKARTA, bisnisjogja.id – Rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah merupakan sumber persoalan ekonomi.
Hal itu terungkap ketika ratusan pakar ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan kritik pada penyelenggara negara.
Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elite politik dalam proses bernegara, Aliansi Ekonom Indonesia, bersama-sama menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, para ekonom melalui Rizki Nauli Siregar dan Teuku Riefky menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Berikut isi desakan Aliansi Ekonom Indonesia.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi:
- Perbaiki secara menyeluruh salah alokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
- Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
- Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
- Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
- Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
