JOGJA, bisnisjogja.id – Pengesahan revisi UU TNI berpotensi berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pengesahan yang memperoleh catatan dan penolakan dari masyarakat sipil hingga akademisi itu dapat berpengaruh pada kelembagaan politik dan ekonomi.
”Dalam jangka pendek, pengesahan berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi dan investor, dalam maupun luar negeri,” ungkap Dosen FEB UGM, Gumilang Aryo Sahadewo, Jumat (21/3/2025).
Ia mengatakan, pelaku ekonomi dan investor sebetulnya tengah menunggu gebrakan kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi perekonomian yang sedang menurun.
Dalam jangka panjang, kita perlu melakukan asesmen bagaimana UU TNI bisa mengubah kelembagaan.
Partisipasi Terbatas
Menurut Gumilang, jika kebijakan tersebut justru memberi ruang untuk konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi kepada elite tertentu, TNI maupun non-TNI, maka partisipasi politik dan ekonomi masyarakat yang lebih luas dan inklusif menjadi terbatas.
”Di sisi lain, kita juga perlu kritis apakah yang mengisi posisi dalam pemerintahan memiliki kompetensi yang sesuai,” ujar Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta itu.
Jika tidak, performa lembaga tidak optimal dan akan menjadi opportunity loss bagi bangsa.
Penelitian ilmu ekonomi telah menjelaskan pentingnya kelembagaan politik dan ekonomi yang lebih inklusif untuk pertumbuhan ekonomi.
