- Negara harus segera melakukan reformasi ekonomi yang komprehensif.
- Negara harus segera menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.
- Negara harus menjamin kehidupan layak untuk seluruh rakyat.
JAKARTA, bisnisjogja.id – Ratusan pakar ekonomi dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga dari mereka yang di luar negeri menyatakan keprihatinan atas penyelenggaraan negara. Mereka menilai para elite tidak amanah menjalankan negara.
Karena itu, mereka yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan kondisi nyata masyarakat dan menyatakan sikap tegasnya.
Lili Yan Ing pada konferensi pers secara daring, Selasa (9/9/2025) menyatakan menyikapi dinamika sosial serta implementasi penyelenggaraan negara akhir-akhir ini, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri atas individu-individu ekonom dan akademisi bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.
Pernyataan bersama ditandatangani 383 ekonom dan akademisi bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang, per 9 September 2025 pukul 12.00.
Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi antara lain Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.
Reformasi Ekonomi
”Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan dengan data, fakta, dan analisa bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat,” tandas Lili.
Aliansi Ekonom Indonesia melihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik.
Dua perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Vivi Alatas dan Elan Satriawan menyampaikan bahwa walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba.
Ketidakadilan
Peristiwa yang baru saja terjadi di Indonesia merupakan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial.
Ketidakadilan meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.
2. Tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi, yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sementara kelompok atas tumbuh lebih pesat.
3. Menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan, termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.
4. Proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik sehingga berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
5. Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya.
6. Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil.
