JOGJA, bisnisjogja.id – Wacana menjadikan KB vasektomi sebagai syarat untuk orang miskin sangat diskriminatif. Bahkan, ada yang menilai vasektomi sebagai persyaratan menerima bansos kurang tepat.
Ekonom FEB, Wisnu Setiadi Nugroho PhD mengungkapkan hal itu menanggapi gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pendekatan tersebut menurut Wisnu justru berisiko menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Ia melihat masih banyak alternatif lain untuk mengurangi kemiskinan.
”Anak lebih sedikit memang akan mengurangi kemiskinan namun banyak alternatif lain tidak harus mensyaratkan vasektomi,” tandasnya, Senin (5/5/2025).
Ia mengatakan kelompok keluarga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibanding kelas menengah atas.
Hanya saja menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos adalah kebijakan yang terlalu ekstrem, berisiko sosial, bahkan menimbulkan kesan pemaksaan pada kelompok rentan.
Turunkan Kepercayaan
Wisnu meilai niatnya mau membantu, tapi malah menjadi eksklusivitas dalam sistem bantuan sosial. Padahal seharusnya kebijakannya inklusif dan berkeadilan.
”Apabila kebijakan ini diimplementasikan, khawatirnya narasi yang akan berkembang akan menjadi diskriminatif dan koersif. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik pada program bansos dan program lain,” paparnya.
Ia menyarankan pemerintah menghidupkan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang bersifat sukarela seperti di era Orde Baru. Ia menyebut pendekatan tersebut terbukti berhasil menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan.
Menurutnya banyak negara yang menggunakan pendekatan tidak langsung guna menekan populasi penduduknya. Amerika Serikat dan Inggris menerapkan kebijakan pembatasan tempat tinggal yang menyesuaikan jumlah kamar dengan jumlah penghuni.
Tak Intervensi
Wisnu juga menyorot dari sisi hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara.
”Negara tidak memiliki hak untuk memaksa warga menjalani tindakan medis seperti vasektomi. Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi,” tegasnya.
Ia memberi contoh India dan Tiongkok pernah menerapkan kebijakan serupa. Hanya saja kebijakan tersebut justru memunculkan berbagai persoalan sosial lanjutan seperti ketimpangan gender dan pelanggaran HAM.
”Program satu anak di Tiongkok menghasilkan fenomena ”missing girls”, dan di India terjadi protes besar-besaran saat dilakukan sterilisasi massal pada 1970an,” tambahnya.
Wisnu merekomendasikan pendekatan partisipatif dan berbasis edukasi untuk pengambilan kebijakan kependudukan yang manusiawi.
