JOGJA, bisnisjogja.id – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY kembali menegaskan perannya sebagai thought leader ekonomi syariah dalam forum Musyawarah Wilayah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Himbarsi) DPW DIY.
Muswil berlangsung pada Selasa, 22 Juli 2025 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Dalam forum yang mengangkat tema ”Membangun dan Memperkuat Ekosistem Ekonomi Syariah DIY”, Ketua Umum MES, Prof Edy Suandi Hamid hadir sebagai narasumber.
Turut hadir juga dari Majelis Ulama Indonesia DIY, LAZISMU DIY, dan Baitul Maal Muamalat. Acara ini mempertemukan pelaku ekonomi, akademisi, regulator, serta lembaga keuangan syariah untuk menyusun langkah strategis penguatan ekonomi berbasis syariah di wilayah DIY.
Dalam paparannya, Edy menekankan DIY memiliki modal strategis untuk menjadi model nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, antara lain, populasi Muslim DIY mencapai 3,47 juta jiwa atau 92,3 persen dari total penduduk.
”Jumlah investor syariah DIY per Maret 2024 tercatat 9.136 orang, atau enam persen dari total nasional. Sektor potensial meliputi industri pengolahan (13,12 persen), akomodasi dan makanan (10,32 persen), serta pertanian (10,01 persen). Namun penetrasi ekonomi syariah belum optimal,” ungkap Rektor Universitas Widya Mataram tersebut.
Nilai Islam
Ia menerangkan, hanya 0,1 persen dari lebih 300.000 UMKM yang memiliki sertifikasi halal, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio DIY 0,435 lebih tinggi dari nasional 0,381), dan literasi halal yang belum merata menjadi isu penting yang perlu jawaban.
”Nilai-nilai Islam baru mempengaruhi pola pikir dan perasaan, tapi belum terimplementasi dalam pola tindak ekonomi. Dengan modal sosial, budaya, dan spiritual yang kuat, DIY bisa menjadi model nasional pembangunan ekonomi syariah inklusif,” tandas Edy.
Sebagai pendorong utama ekosistem ekonomi syariah DIY, MES DIY menyoroti empat strategi kunci. Pertama, perluasan klaster industri halal, khususnya sektor kuliner, batik, kerajinan tangan, dan wisata halal.
Kedua, digitalisasi zakat dan wakaf, dengan memanfaatkan posisi DIY sebagai peringkat kedua nasional dalam kesiapan infrastruktur digital.
Ketiga, integrasi ekonomi syariah dalam RPJMD Daerah, termasuk insentif kebijakan bagi pelaku usaha syariah. Keempat, kolaborasi pemangku kepentingan, melibatkan pemerintah, pesantren, BMT, MES, KNEKS, KDEKS, LAZIS, akademisi, dan pelaku usaha.
Problem Struktural
Edy menegaskan, ekonomi syariah merupakan jawaban atas problem struktural ketimpangan dan kemiskinan, bukan hanya bagi umat Muslim, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
”Kita perlu membangun ekonomi berdasarkan empati sosial dan keberkahan. Dengan dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang kuat, DIY memiliki peluang besar untuk menjadi model nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah,” tegasnya.
Kolaborasi lintas sektor dan sinergi kebijakan akan menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dengan kolaborasi yang solid antara Himbarsi dan MES DIY, serta dukungan dari regulator dan lembaga filantropi Islam, DIY dapat menjadi laboratorium ekonomi syariah nasional yang unggul dan adaptif terhadap dinamika global.
