JOGJA, bisnisjogja.id – Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan adanya tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi persoalan multidimensi yang kompleks dan masih mendominasi hampir di setiap wilayah.
Hasil riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengungkapkan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang justru terjebak dalam kemiskinan struktural. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan top-down dari pemerintah pusat yang kurang melibatkan peran serta masyarakat lokal.
Kebijakan sepihak seperti penetapan kawasan konservasi membuat warga kehilangan akses untuk mengelola lahan produktif dan membangun infrastruktur. Dampaknya, masyarakat menjadi terisolasi dan harus menanggung biaya transportasi, pendidikan, serta kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
Pemicu Lingkaran Kemiskinan
Peneliti PSKK UGM, Sri Purwatiningsih MKes menjelaskan bahwa keterisolasian wilayah memicu lingkaran setan kemiskinan (poverty trap). Faktor itu diperparah oleh ketidakadilan sistem sosial dan ekonomi yang belum berpihak pada masyarakat marginal.
”Masyarakat juga masih menghadapi kemiskinan natural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial maupun sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat,” ujar Nining, panggilan akrabnya, dalam Podcast Population Corner.
Ia menekankan kemiskinan bukan sekadar perkara angka statistik semata. Akar masalahnya menyentuh berbagai dimensi mulai dari sosial, geografi, hingga tekanan budaya lokal, seperti tradisi menyumbang hajat keluarga besar (Tombol Romak) di Fakfak yang membebani finansial warga.
Selain masalah infrastruktur, kritikan tajam juga diarahkan pada standar penilaian ukuran kemiskinan BPS yang dinilai terlalu “Jawa-sentris”. Indikator tersebut dianggap kerap tidak relevan jika diimplementasikan langsung pada wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan atau Papua.
Indikator Kesejahteraan
Sebagai solusi, Tim PSKK UGM menguji coba penyusunan indikator kesejahteraan berbasis lokal di Kabupaten Fakfak. Hasilnya, model sensus adaptif ini terbukti jauh lebih efektif dalam membantu pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran.
”Kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar. Nah, itu banyak yang dirombak. Ternyata bisa, dan mereka lebih suka dengan cara seperti itu,” jelas Nining mengenai keberhasilan sensus kesejahteraan sosial ekonomi tersebut.
Guna memutus rantai kemiskinan, PSKK UGM mendesak pemerintah memperbaiki arah kebijakan pembangunan dengan fokus pada perluasan akses, peningkatan daya beli, dan pemenuhan layanan dasar. Pemerintah juga diminta segera mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara kebutuhan dasar warga dan sumber daya yang tersedia.
Akselerasi konektivitas antardaerah, khususnya di luar Jawa, menjadi kunci utama yang harus segera dieksekusi. Tantangan besar ini membutuhkan komitmen kuat serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.
