- Program Pariwara Antikorupsi memanfaatkan media milik instansi, konvensional maupun digital, untuk menjangkau masyarakat luas. Fokus utamanya mencegah petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang kerap terjadi dalam pelayanan publik.
JOGJA, bisnisjogja.id – Pencegahan korupsi dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan harus menjadi hal utama. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan perlu mendapat edukasi dan sosialisasi supaya terus memegang komitmen.
Salah satu kegiatan tersebut, Program Pariwara Antikorupsi gelaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Sosialisasi berlangsung di Hall DPRD DIY, melibatkan seluruh pegawai sekretariat.
Program Pariwara Antikorupsi memanfaatkan media milik instansi, konvensional maupun digital, untuk menjangkau masyarakat luas. Fokus utamanya mencegah petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang kerap terjadi dalam pelayanan publik.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi menekankan anggota dewan harus senantiasa bekerja sesuai aturan, mengedepankan tanggung jawab, serta siap diawasi masyarakat.
Ia mengungkapkan, wakil rakyat tidak hanya diawasi oleh KPK, tetapi juga masyarakat luas. Anggaran yang digunakan adalah untuk menunjang kinerja anggota dewan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bekerja secara maksimal.
”Dewan jangan diposisikan secara berlebihan, karena anggota dewan adalah wakil rakyat, bukan pejabat. Kita harus saling mendukung dan bersinergi antara DPRD dan Sekretariat DPRD DIY tanpa kongkalikong,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas bersama di dalam lembaga maupun lingkup keluarga besar DPRD DIY.
Sesuai Aturan
Nuryadi menegaskan dan minta seluruh jajaran DPRD DIY bekerja sesuai aturan dan menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum atau tindakan korupsi.
”Saya bersama Sekretariat DPRD DIY berkomitmen menghindari perbuatan yang tidak benar. Kita semua harus berjanji, tidak hanya di mulut tetapi dilaksanakan tiap hari agar jauh dari kesalahan dan berani menolak korupsi,” tegasnya.
Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk sosialisasi, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki kebijakan dan perilaku kerja di lingkungannya.
Sekretariat melakukan sosialisasi antikorupsi untuk semua karyawan dan anggota DPRD DIY. Mereka menjadi sebuah sistem yang berupaya melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan dan sikap agar tidak ada perilaku koruptif dalam tugas sehari-hari.
Program Pariwara Antikorupsi menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bahwa budaya bersih, transparan, dan bertanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap pelayanan publik.
