JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah perlu memiliki dasar ketika mengeluarkan kebijakan terkait kemiskinan dan ketimpangan. Selain turun ke lapangan, mereka bisa belajar dari berbagai hasil penelitian perguruan tinggi, lembaga dan institusi yang fokus serta peduli pada persoalan tersebut.
Salah satu lembaga yang fokus pada isu kemiskinan dan ketimpangan yakni Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality (Equitas). Lembaga tersebut berada di bawah Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang berdiri tahun 2022.
”Bidang kajian ini memiliki beberapa program dengan tujuan menghasilkan penelitian, studi, buletin, dan kolom opini. Para pengambil kebijakan dan masyarakat dapat menjadikannya sebagai sumber informasi terutama tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial,” papar Koordinator Bidang Kajian Equitas, Wisnu Setiadi Nugroho PhD.
Dampak Nyata
Ia menjelaskan Bidang Kajian Equitas bertujuan mendalami berbagai aspek kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui penelitian, publikasi, dan kolaborasi.
”Program kerja kami berfokus pada pengembangan keahlian dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 FEB UGM yang berdampak nyata bagi kebijakan pemerintah,” tandas Wisnu.
Equitas memiliki misi mencetak penelitian berkualitas, mencanangkan beberapa aktivitas yang menjadi program unggulan, seperti publikasi riset dan pengetahuan di berbagai platform, pelatihan, dan kolaborasi.
Wisnu menyebutkan program publikasi memiliki beberapa cabang seperti podcast bedah buku yang bertemakan kemiskinan pembangunan yang diunggah melalui media YouTube, publikasi artikel di website Equitas FEB UGM dan media koran online, serta publikasi infografis mengenai topik-topik yang sedang hangat.
Kolaborasi Lembaga
”Equitas telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Lazismu dan Pemerintah DIY. Pada tahun 2024, kami mendapatkan hibah dari Lazismu untuk melakukan evaluasi dampak dana beasiswa Sang Surya bagi mahasiswa atau mahasiswi kurang mampu,” ujar Wisnu memberi contoh.
Selain itu, berkolaborasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bekerja sama dengan the International Food Policy Research Institute (IFRI) mendiskusikan metode pengukuran garis kemiskinan dengan aspek nutrisi.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Pemerintah DIY Bidang Keistimewaan untuk pelatihan evaluasi dampak program keistimewaan dan juga melaksanakan diskusi, memberikan masukan, dan saran terkait program makan bergizi gratis.
