- Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga menciptakan stabilitas pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.
- Transparansi harga serta kepastian pembayaran menjadi prasyarat penting agar UMKM tidak terbebani masalah arus kas.
- Tanpa desain yang integratif, program berisiko menjadi belanja konsumtif yang tidak meninggalkan dampak ekonomi berarti.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Namun bagi DIY dan Jawa Tengah, program ini menyimpan dimensi yang lebih luas, yakni peluang mengintegrasikan ekonomi pangan daerah secara sistematis dari hulu hingga hilir.
Jika dirancang secara cermat, MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga menciptakan stabilitas pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.
Fondasinya terletak pada sektor karbohidrat. Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung beras nasional dengan sentra produksi di Grobogan, Sragen, dan Klaten. Jagung berkembang di berbagai wilayah, sementara kentang dan komoditas hortikultura tumbuh di dataran tinggi seperti Magelang, Temanggung dan Wonosobo.
Begitu pula DIY memiliki basis produksi padi dan sayuran yang relatif stabil di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Dengan kebutuhan harian dalam jumlah besar, MBG berpotensi menjadi penyangga permintaan ketika panen raya terjadi dan harga melemah. Permintaan yang terjadwal dan terukur dapat menciptakan kepastian pasar yang selama ini sering hilang dalam siklus musiman.
Mencukupi Kebutuhan Protein
Pada komponen protein, integrasi menjadi semakin penting. Peternakan unggas relatif adaptif terhadap lonjakan permintaan. Ayam pedaging (broiler) memiliki siklus produksi sekitar 35–40 hari, sehingga cukup responsif terhadap kebutuhan tambahan.
Ayam petelur mulai bertelur pada usia sekitar 18–22 minggu (sekitar lima bulan) dan umumnya mencapai produksi optimal pada tahun pertama masa bertelur. Telur, dari perspektif biaya per gram protein, termasuk sumber yang efisien dan relatif stabil untuk program berskala besar seperti MBG.
Peternakan ruminansia, sapi dan kambing, memiliki siklus produksi lebih panjang, baik untuk daging maupun susu, tetapi memberi kontribusi penting bagi ekonomi pedesaan. Sentra sapi perah di Boyolali dan sekitarnya, misalnya, memiliki potensi memasok susu segar bagi kebutuhan gizi sekolah apabila didukung sistem distribusi yang tertata.
Karena karakter produksinya jangka menengah, sektor ini membutuhkan perencanaan berbasis proyeksi kebutuhan agar tidak menimbulkan tekanan harga atau kekurangan pasokan.
Memanfaatkan Protein Nabati
Keseimbangan program akan semakin kuat apabila protein nabati diintegrasikan secara proporsional. Dua daerah, DIY dan Jawa Tengah memiliki tradisi panjang dalam produksi dan pengolahan kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.
Produk olahan seperti tempe dan tahu bukan hanya bagian dari identitas pangan lokal, tetapi juga sumber protein dengan biaya relatif lebih rendah dibanding sebagian protein hewani. Kombinasi protein hewani dan nabati bukan sekadar pertimbangan gizi, melainkan strategi efisiensi anggaran dan stabilisasi pasokan.
Sektor perikanan memperkuat pasokan pangan daerah. Budidaya lele dan nila berkembang di Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunungkidul, serta berbagai kabupaten di Jawa Tengah dengan siklus panen relatif terprediksi. Di pantai utara Jawa Tengah —dari Rembang hingga Tegal— budidaya tambak udang, bandeng, dan nila salin didorong melalui program revitalisasi hingga sekitar 20.000 hektare lahan guna meningkatkan produktivitas dan mendukung substitusi impor, dengan dukungan pelabuhan serta industri pengolahan.
Sementara itu, perikanan tangkap di pantai selatan DIY dan Jawa Tengah serta pantai utara Jawa Tengah tetap signifikan namun dipengaruhi oleh musim, sehingga memerlukan penguatan rantai dingin dan kontrak fleksibel agar pasokan stabil.
Berbasis Data Produksi Daerah
Seluruh potensi tersebut hanya akan optimal apabila tata kelola dirancang berbasis data valid produksi daerah. Skema pengadaan yang terlalu tersentralisasi berisiko membatasi partisipasi pelaku lokal. Sebaliknya, pendekatan berbasis klaster kabupaten/kota melalui koperasi, BUMDes, atau agregator daerah dapat membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi petani, peternak, pembudidaya, dan nelayan.
Transparansi harga serta kepastian pembayaran menjadi prasyarat penting agar UMKM tidak terbebani masalah arus kas.
Dari perspektif ekonomi regional, MBG merupakan intervensi permintaan berskala besar. Jika belanja publik ini diputar di dalam wilayah, efek bergandanya signifikan, yakni peningkatan pendapatan rumah tangga, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ketahanan pangan lokal. Sebaliknya, tanpa desain yang integratif, program berisiko menjadi belanja konsumtif yang tidak meninggalkan dampak ekonomi berarti.
Pada titik inilah MBG perlu diposisikan sebagai strategi pembangunan wilayah. Kedua provinsi tersebut memiliki prasyarat yang memadai, yaitu basis pertanian kuat, peternakan dan perikanan yang berkembang, serta UMKM pangan yang adaptif.
Tantangannya bukan pada ketersediaan komoditas, melainkan pada kecermatan desain dan konsistensi implementasi. Jika integrasi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta perikanan dikelola secara seimbang dan efisien, maka MBG bukan sekadar program gizi, melainkan penggerak ekonomi pangan daerah yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi masyarakat.
- Penulis, Bakti Wibawa, Periset BRIN, tinggal di Yogyakarta.
