JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah hendaknya benar-benar mengkaji ulang pemangkasan anggaran. Pasalnya, efisiensi saat ini sangat sulit dilakukan mengingat profil kabinet yang membengkak.
Menurut Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof Wahyudi Kumorotomo, pembengkakan kabinet berdampak besar pada anggaran yang kini naik hampir dua kali lipat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian.
Dengan peraturan yang masih tetap sama, paparnya, kabinet akan tetap menyedot dana besar. Ia memberi contoh, menteri dan wakil menteri memiliki jatah tunjangan yang tidak terlalu berbeda.
Wakil menteri bahkan mendapatkan 85 persen tunjangan dari jabatan menteri. Kenyataanya menteri dan wakil menteri sudah banyak, apalagi ditambah dengan staf khusus yang terus bertambah, sudah pasti akan menyedot anggaran.
”Terlebih, banyak dari staf khusus tidak berhubungan langsung dengan misi dari Kementerian dan tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan,” ujar Wahyudi.
Cenderung Timpang
Selain pembengkakan kabinet, ia melihat program pemangkasan cenderung timpang. Ketimpangan akan berdampak pada sektor-sektor yang dianggap lebih mendasar untuk pelayanan publik.
”Sektor tersebut justru mengalami pemangkasan anggaran yang bisa berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik,” tandas Wahyudi, Sabtu (15/2/2025).
Ia mengungkapkan banyak kementerian dan lembaga pemerintahan maupun daerah yang terkena pemangkasan anggaran. Namun demikian ada 17 kementerian/lembaga yang lolos dari pemangkasan.
”Banyak kementerian yang yang lebih strategis dan lebih penting bagi rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kebudayaan justru mendapatkan pemotongan anggaran,” paparnya.
Pejabat Berhemat
Kementerian lain, jelasnya, seperti Kementerian Pertahanan, justru lolos dari hal tersebut, bahkan pembelian alutsista terus berjalan.
Menurutnya, hal ini sebetulnya bisa ditunda, dan dana dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.
Kendati demikian, Wahyudi sepakat jika pemotongan anggaran dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Ia memberi contoh seperti mengurangi perjalan-perjalan dinas yang tidak perlu, menggunakan ATK yang masih bisa digunakan, mengurangi kegiatan seminar yang mengharuskan menginap di hotel, dan juga renovasi gedung yang masih bisa digunakan.
”Penghematan anggaran seharusnya bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah, dalam artian tidak hanya rakyat namun juga untuk kalangan pejabat pemerintahan,” tegas Wahyudi.
Pejabat mestinya memberikan contoh berhemat kepada masyarakat. Ia yakin rakyat akan bisa memahami seluruh pihak secara menyeluruh, terlebih pemerintah betul-betul serius dan berkomitmen dalam mengendalikan dirinya supaya tidak bermewah-mewah dan melakukan pemborosan.
