JOGJA, bisnisjogja.id – Kompleksitas geografis Indonesia dipengaruhi oleh pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menghadirkan kesuburan alam sekaligus risiko bencana yang tinggi sehingga memerlukan pendekatan ilmiah yang konsisten dalam pengelolaannya.
Pakar kebencanaan, Prof Dwikorita Karnawati mengungkapkan hal itu pada Diskusi Pemikiran Bulaksumur bertajuk ”Memperdalam Gagasan Paradigma Archipelago sebagai Fondasi Memahami Geografi Kepulauan Indonesia” yang digelar Dewan Guru Besar, UGM.
Ia menjelaskan, dinamika geologi tersebut menyebabkan aktivitas kegempaan yang sangat intens. Dalam satu tahun, gempa bumi di Indonesia dapat mencapai sekitar 10.000 kejadian dan berpengaruh langsung terhadap stabilitas ruang hidup masyarakat.
”Selain faktor geologi, perubahan iklim turut memperparah kerentanan wilayah. Kenaikan suhu global memicu percepatan siklus hidrologi yang berdampak pada meningkatnya hujan ekstrem,” papar Dwikorita.
Ia menyebut, fenomena ini menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin sering terjadi akibat pembentukan awan kumulonimbus yang lebih intens.
Kebijakan Publik
Dalam konteks kebijakan publik, Dwikorita menyoroti tantangan penerapan rekomendasi ilmiah di lapangan. Ia mencontohkan zona rawan bencana yang telah dipetakan secara sains kerap berubah status saat masuk proses pengesahan, sehingga wilayah berisiko tetap dibangun.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan berbasis data.
Ia juga memaparkan inovasi pemantauan kelautan yang dikembangkan BMKG untuk mendukung keselamatan transportasi laut.
Melalui sistem digital dan sensor berbasis kecerdasan buatan, risiko keselamatan kapal di perairan Indonesia kini dapat dipantau dan dihitung secara real time guna melindungi aktivitas perdagangan dan perikanan nasional.
Sementara itu, Dr. Agung Satriyo Nugroho dari Pusat Kajian Geografi Kepulauan dan Pembangunan UGM memaparkan hasil riset sepuluh tahun Ekspedisi ARE terkait resiliensi kawasan kepulauan.
Ia menilai pendekatan resiliensi selama ini masih berfokus pada individu, sehingga diperlukan konsep resiliensi regional yang menempatkan pulau kecil sebagai satu kesatuan sistem.
Ketua DGB UGM, Prof Baiquni, menegaskan paradigma archipelago penting untuk memahami Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyatukan ruang darat dan laut dalam satu ekosistem. Menurutnya banyak persoalan pembangunan berulang akibat praktik yang belum selaras dengan perspektif kepulauan.
