LEGENDA Robin Hood mengisahkan penjahat karismatik yang bersembunyi di Hutan Sherwood dan merampok orang kaya. Hasilnya untuk orang miskin.
Saat ini yang kerap kita ikuti berita yang terjadi sebaliknya. Hak rakyat, langsung maupun tidak langsung, dinikmati secara tidak sah oleh pihak-pihak yang seharusnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Masih segar tentunya ingatan kita atas kasus korupsi dana bansos, dana penanggulangan Covid-19, tataniaga gula, tataniaga timah, asuransi, blending BBM dan terbaru kasus Bank BJB.
Pada Ramadan, khususnya umat Islam selalu diingatkan untuk menjalankan kewajiban puasa dengan tujuan meningkatkan derajat ketakwaan kepada Tuhan YME. Takwa sendiri merupakan kata yang selalu di-ulang-ulang mengenai arti dan maknanya.
Secara harafiah takwa berarti takut kepada Tuhan YME dan secara makna, takwa kepada Tuhan YME berarti menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dan juga berarti memelihara diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang Tuhan YME.
Jauhi Larangan
Selama bulan puasa, perilaku mencapai ketakwaan tersebut diejawantahkan dengan berbagai aktivitas kesalehan dengan menambah berbagai ibadah sunah seperti solat tarawih, membaca kitab suci, berbagi makanan berbuka atau sahur, berderma dan lainnya.
Di sisi perintah menjauhi larangan salah satunya ditunjukkan dengan kepatuhan untuk tidak menambah waktu sahur atau mengurangi jam berbuka puasa. Tidak satupun pihak yang berani bersepakat untuk mengubah waktu-waktu tersebut, apapun jabatannya.
Namun di sisi lain, risiko korupsi sektor publik yang tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia berada pada posisi ke-99 dari 180 negara (2024), dibandingkan di posisi 115 pada tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan pesan-pesan Ramadan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan YME tidak selaras dengan perilaku koruptif yang masih cukup tinggi, khususnya di sektor publik.
Sektor Publik
Hal tersebut cukup memprihatinkan karena sektor publik memiliki peran penting dalam perekonomian yakni, pertama, menyediakan layanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
Kedua, mendistribusikan dan menjamin kesejahteraan masyarakat kebijakan dan program yang memberikan manfaat jangka panjang. Ketiga, menstabilkan perekonomian melalui kebijakan alokasi dan distribusi. Berikutnya, menjaga iklim positif perekonomian dan menjaga kualitas hidup masyarakat.
Beberapa kasus korupsi yang mengemuka menunjukkan tidak berjalan optimalnya peranan dari sektor publik karena layanan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat menjadi hanya dinikmati oleh beberapa pihak atau orang yang melakukan persekonggolan korupsi.
Kerugian secara langsung dialami oleh masyarakat. Mereka menerima manfaat yg lebih rendah dari yang seharusnya dan negara.
Tingginya tingkat korupsi juga dapat mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan perekonomian. Rendahnya investasi, investor enggan masuk karena IPK yang buruk. Selain itu, rendahnya penerimaan negara dari pajak atau kebocoran anggaran, buruknya keuangan negara dan meningkatnya utang.
Dampak lain, rendahnya kualitas barang dan jasa, meningkatnya ekonomi biaya tinggi karena adanya suap dan pungli. Terjadinya ketimpangan pendapatan, meningkatnya kemiskinan, rendahnya kualitas infrastruktur dan termasuk juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat.
Kepercayaan Turun
Dengan tingginya tingkat korupsi, kepercayaan masyarakat kepada lembaga atau sektor publik juga semakin menurun, karena munculnya citra yg negatif. Termasuk kepada lembaga penegak hukum. Ada yang satire menyebutkan ”berantas korupsi sambil korupsi”.
Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena merupakan kejahatan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat.
Dampak yang ditimbulkan juga sangat luar biasa karena menyangkut perekonomian negara, beberapa kebijakan dan strategi yg sudah dan terus harus dilakukan adalah upaya penindakan, pencegahan dan edukasi antikorupsi sejak dini.
Beberapa teori yang mendalami mengapa terjadinya korupsi antara lain CDMA Theory (Corruption = Discretion + Monopoly + Accountability), korupsi terjadi jika terdapat keleluasaan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.
Triangle Fraud Theory, dalam setiap fraud terdapat tiga faktor yang hadir yakni pressure, opportunity dan rasionalisasi.
GONE Theory, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi greeds, opportunities, needs dan exposures.
Dengan mengenali beberapa teori tersebut di atas, bahasan dalam diskusi sebelumnya perlu ditekankan pembentukan karakter bangsa sejak dini misal Swedia yang sudah melakukannya sejak 1806. Kepatuhan atas code of conduct, penerapan UU perampasan asset, peranan keluarga dan penerapan nilai-nilai Ramadan juga di luar bulan itu.
Ramai di share di media sosial statement dari Presiden Senegal (Bassirou Diomaye Fayel)
”…dan jika godaan untuk korupsi muncul, perhatikan baik-baik foto keluargamu dan tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah mereka pantas menjadi keluarga pencuri yang menghianati bangsa”.
Ubur-ubur ikan lele
Puasa ga puasa jangan korupsi le..
- Penulis, Budiharto Setyawan, Komisaris Hotel Novotel Suites Yogyakarta
