JOGJA, bisnisjogja.id – Pemangkasan anggaran RAPB DIY sebesar Rp 753 miliar bakal ”mengganggu” jalannyaa perekonomian. Bukan hanya itu, dapat berdampak buruk pada usaha penciptaan lapangan kerja.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menegaskan itu ketika merespons rencana Pemda DIY untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset miliknya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut adalah terobosan yang bisa dikerjakan daerah, asalkan sesuai peraturan perundang-undangan.
”Pemda DIY saya kira perlu melakukan terobosan menyikapi pemangkasan anggaran Rp 753 miliar dalam RAPBD Tahun 2026 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset guna menaikkan PAD,” ungkap Eko, Jumat (7/11/2025).
Ia mengapresiasi Pemda DIY yang tidak akan menaikkan pajak daerah. Pemanfaatan dapat dengan bentuk sewa atau bentuk lainnya yang memberikan tambahan anggaran bagi PAD. Tentu pemanfaatan aset untuk menaikkan PAD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.
Matang dan Serius
Menurut Eko, saat ini menjadi momentum bagi Pemda DIY untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi aset khususnya tanah dan bangunan. Setelah data lengkap, bisa disusun perencanaan yang matang dan serius.
”Jangan seperti Hotel Mutiara di Malioboro, sudah lama dibeli tapi belum juga dimanfaatkan secara optimal. Kita kehilangan opportunity cost, kehilangan potensi keekonomian yang besar,” tandasnya.
Ia melihat banyak tanah dan aset milik Pemda DIY yang pengelolaannya belum optimal. Selain pemanfaatan aset, guna menaikkan PAD, pemda juga harus lakukan reformasi BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pelayanan publik dan dapat menambah PAD.
”Akibat kebijakan pemangkasan, dampak langsung nyata terasa, penciptaan lapangan pekerjaan tidak bisa dijalankan,” imbuh Eko.
Alokasi dana APBD seperti menjadi satu daya ungkit perekonomian daerah. Saat anggaran dipangkas, pertumbuhan perekonomian melorot dan dipastikan lapangan pekerjaan sedikit.
