JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah menepis anggapan yang menyatakan produk impor Amerika Serikat nonhalal bisa bebas masuk Indonesia. Hal itu terkait dengan perjanjian dagang Indonesia dan AS yang baru saja ditandatangani.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Prof Anggito Abimanyu menegaskan anggapan tersebut tidak benar. Seluruh produk dari AS telah melalui proses yang sangat ketat termasuk dalam hal kehalalan.
”Proses sudah di negaranya dan sangat ketat. Memang di sini tidak perlu lagi pengujian karena nanti dobel, memakan waktu dan biaya yag tidak sedikit,” ungkap Anggito dalam ”Jagongan Navigasi Ekonomi Syariah 2026” di GIK UGM, Sabtu (28/2/2026).
Dengan begitu, hanya perlu satu proses saja di negara AS yang melibatkan banyak pihak termasuk dari sisi kehalalan. Produk halal kini menjadi kebutuhan global bukan saja negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Peningkatan Kesadaran Ekonomi Syariah
Sementara itu, mengenai perekonomian syariah, Anggito mengungkapkan literasi masyarakat mengenai keuangan syariah cukup baik. Namun demikian, belum banyak yang melakukan aksi untuk terlibat dalam keuangan syariah.
”Mereka tahu, mengerti tetapi tidak mau menjadi nasabah perbankan syariah. Coba dari sekian peserta ini, berapa banyak yang sudah menjadi nasabah bank syariah,” tanya Anggito pada peserta ”Jagongan”.
Menurutnya, sebagian besar konsumen Indonesia sudah cukup sadar penggunaan keuangan syariah dan konsumsi halal berkaitan dengan kewajiban/religiusitas. Kendati demikian, hal ini tidak cukup. Guna meningkatkan peran keuangan syariah yang inklusif, daya saing dan layanan menjadi penting.
Perlunya Sejumlah Langkah Penting
Anggito menekankan, bank umum syariah, termasuk BSI dan BSN telah berjalan. Kini, bagaimana dengan BMI, BPD Syariah, dan BPRS, Begitu pula dengan lanjutan sektor keuangan syariah nonbank, pasar modal, kripto, asuransi, pegadaian, dan pembiayaan.
Berikutnya, sertifikasi halal untuk alat perlindungan. Jumlah sertifikasi halal sudah mencapai sekitar 10 juta (2025). Ini peningkatan yang luar biasa dari semula hanya lebih dari 1 jutaan. Perlu kampanye dan dukungan masif, baik konsumen dan produsen serta regulasi dan ketetapan fatwa yang fleksibel, mutakhir, dan cepat.
Ia juga menyinggung terdapat outflow devisa dari dana haji yang signifikan. Karena itu, penting mendorong aspek ekonomi dan perdagangan perhajian yang menjadi PR pemerintah. Salah satu telah mulai melakukan aks yakni Danantara aktif menjajaki di Arab Saudi.
”Satu lagi, LKPP masih mencampurkan transaksi konvensional dan syariah. Bank Indonesia sudah memulai pemisahan pencatatan pendapatan, LPS juga sudah memisahkan seluruh transaksi konvensional dengan syariah,” imbuh Anggito.
