JOGJA, bisnisjogja.id – Potensi longsor dan banjir bandang masih mengancam berbagai wilayah di Indonesia seiring masuknya puncak musim hujan November 2025 – Februari 2026.
Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Prof Dwikorita Karnawati menyampaikan itu merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Bencana tersebut menunjukkan tingginya kerentanan daerah dengan lereng curam, alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh di berbagai wilayah, termasuk Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
”Aliran debris, campuran lumpur, batu, kayu, dan sedimen dari hulu, dapat melaju dengan kecepatan tinggi ketika hujan ekstrem mengguyur kawasan berlereng curam. Material ini dapat menghantam permukiman dan infrastruktur dalam hitungan detik,” papar Dwikorita.
Ia mengingatkan, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai serta wilayah di bawah tebing harus menjadi prioritas dalam penyampaian peringatan dini. Termasuk peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu merespons peringatan tersebut dengan cepat dan tepat.
Peningkatan Potensi
Dwikorita menjelaskan, berdasarkan data empiris BMKG, potensi pembentukan bibit siklon dan siklon tropis meningkat pada periode Desember hingga Maret atau April setiap tahunnya, terutama di belahan bumi selatan.
Kondisi atmosfer menempatkan wilayah selatan khatulistiwa, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, hingga Papua bagian selatan, pada status ”siaga” terhadap cuaca ekstrem yang dapat memicu longsor, banjir bandang, dan banjir hilir.
”Kejadian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh harus menjadi alarm serius bagi daerah lain yang memiliki karakter risiko serupa,” tandasnya.
Guna mengantisipasi risiko, Dwikorita menyerukan perlunya langkah-langkah cepat. Pertama, identifikasi dan pengecekan ulang zona merah rawan bencana, serta pembatasan aktivitas manusia di wilayah tersebut selama periode peringatan dini BMKG.
Kedua, penyusunan dan pembaruan jalur serta peta evakuasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Juga pemantapan rencana kontinjensi, termasuk:
”Sangat penting penyediaan logistik untuk tiga-enam hari, fasilitas pertolongan pertama untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengamanan dokumen penting, penguatan sarana dan jaringan komunikasi, ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat untuk penanganan darurat,” imbuhnya.
Tak ketinggalan, koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BMKG dan BNPB, juga mengoptimalkan respons, termasuk kemungkinan penerapan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko.
