JOGJA, bisnisjogja.id – Peran Koperasi Unit Desa (KUD) semakin terabaikan pasca reformasi 1998. Gagasan pemerintah melakukan revitalisasi koperasi secara umum merupakan langkah tepat.
Ekonom FEB UGM, Dr Dumairy menegaskan hal itu, Sabtu (8/2/2025). Ia mengungkapkan pada era tahun 1980an, pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
Hal itu pun selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara yakni koperasi.
”Perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. Sialnya, rencana evaluasi tiap dua tahun tidak berjalan karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” papar Dumairy.
Swasembada Pangan
Dumairy mengakui berkat peran KUD, Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Karena itu revitalisasi koperasi menurutnya ketika dapat berjalan dengan baik bisa jadi Indonesia tak akan impor beras.
”Hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, saat itu Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. Salah satu yang berperan yakni KUD,” ujarnya.
Dumairy menambahkan melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, membuat petani jadi gemar menjual hasil panen ke KUD.
Petani akan dapat menjual hasil olahan dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan tidak akan anjlok ataupun merugi.
