JOGJA, bisnisjogja.id – ”Korupsi dalam perizinan seringkali mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menghambat iklim usaha yang sehat,” tandas Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ia menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan di Wilayah DIY, Kamis (24/10 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Menurutnya, korupsi perizinan juga dapat berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Ancaman Serius
”Beragam dampak negatif adanya korupsi pada sektor perizinan jelas menjadi ancaman serius bagi upaya Pemda DIY mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Pencegahan korupsi di sektor perizinan harus menjadi prioritas bersama,” tegas Sultan.
Ia menekankan, korupsi merupakan musuh bersama, yang perlu diperangi dengan menerapkan skema-skema bersifat preventif jangka panjang. Prinsipnya, lebih baik mencegah daripada menindak.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Eli Kusumastuti mengatakan, pihaknya memiliki kewajiban untuk menjaga DIY dari pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi.
”Pengalaman saya, cukup banyak celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dari sektor perizinan. Karena itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi dan berkoordinasi,” tandasnya.
