SEJAK kenaikannya pada bulan Agustus 2022, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur 17-18 September 2024 mulai menurunkan kembali BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen. Keputusan ini tidak terlepas dari kondisi inflasi Amerika Serikat yang telah menuju sasaran sebesar 2 persen.
Selain itu, kondisi tingkat pengangguran di AS yang mulai merangkak naik secara year on year pada bulan Agustus 2024 sebesar 4,2 persen. Bahkan pada bulan Juli 2024, menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 4,3 persen dan menjadi tingkat tertinggi sejak bulan November 2021.
Pada akhirnya The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin, melebihi ekspektasi pasar yang sebelumnya hanya memprediksi penurunan sebesar 25 basis poin. Tidak hanya sampai di situ, kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin masih akan terjadi pada sisa tahun ini.
Konsumsi Masyarakat
Momentum ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat lagi pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung menunjukkan adanya distorsi pada daya beli masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional utamanya masih ditopang oleh kontribusi konsumsi masyarakat.
Pemerintah pada sisa tahun ini juga terus merealisasikan pengeluaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan di kisaran angka 5 persen.
Optimisme tersebut tampaknya terus terjaga di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 dan 2025 yang masih belum pasti serta diproyeksikan menunjukkan pertumbuhan lambat di kisaran 2,6-2,7 persen. Suatu angka yang jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 3,1 persen.
Angin Segar
Penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia diharapkan menjadi angin segar bagi sisi produksi. Pasalnya, sudah banyak industri yang terbebani dengan tingkat bunga tinggi periode sebelumnya serta tidak dapat menghindarkan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Bahkan dari data yang dihimpun dari Kemnaker jumlahnya terus meningkat sepanjang tahun 2024 dan mencapai 46.240 pada bulan Agustus 2024. Hal ini juga terkait dengan gejolak ekonomi global yang sempat mendorong terjadinya penurunan permintaan terutama pada negara-negara mitra dagang Indonesia.
Karena itu, beberapa sektor diharapkan mulai terelaksasi terutama pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan padat karya.
Transisi Pemerintahan
Upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional juga memerlukan stabilitas pada masa transisi pemerintahan yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024. Optimisme tinggi disematkan dalam beberapa pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen pada masa pemerintahannya.
Target tersebut disampaikan untuk mengakomodir keluarnya Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Namun, saat ini gejolak politik masih belum usai karena akan ada penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024.
Hal ini disinyalir berdampak pada keputusan investor untuk cenderung ”wait and see” serta berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas kondisi sosial politik menjadi poin penting untuk menjaga momentum ini.
Optimisme perlu dijaga dan dapat berdampak positif terhadap ekspektasi para pelaku pasar. Apalagi jika ditambah dengan prioritas yang ditunjukkan oleh pemerintahan selanjutnya mencakup beberapa hal yang dapat memperbaiki kondisi sebelumnya. Seperti meningkatkan investasi pada SDM, memperkuat ekosistem ekonomi digital, memperbaiki kondisi industri dan UMKM.
- Penulis, Nanda Adhi Purusa, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang
