BANTUL, bisnisjogja.id – ”Apabila masyarakat merasa belum membutuhkan jalur kereta cepat, maka proyek tersebut berisiko menjadi kebijakan elitis yang dipaksakan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden,” tandas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dra Atik Septi Winarsih MSi.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.