TARIF resiprokal AS adalah ujian bagi strategi ekonomi Indonesia. Kita bisa saja hanya bertahan dan bernegosiasi mencari pengecualian.
Tapi kita juga bisa mengambil inisiatif lebih besar, menawarkan sistem perdagangan bebas yang adil dan terbuka berbasis zero tariff.
Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya menyelamatkan ekspornya, tapi juga memperkuat peran geopolitiknya sebagai penyeimbang global dan pelopor tatanan ekonomi dunia yang lebih inklusif.
Langkah mendorong zero tariff juga akan memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia di forum global. Saat negara-negara maju cenderung tertutup, Indonesia tampil sebagai motor integrasi kawasan.
Inisiatif tersebut dapat menjadi agenda utama dalam keketuaan Indonesia di ASEAN dan posisi aktif Indonesia di G20.
Jika tarif AS bersifat memecah dan memaksa negara-negara memilih pihak, maka tawaran zero tariff dari Indonesia akan mengembalikan semangat perdagangan sebagai kerja sama yang saling menguntungkan, bukan medan konfrontasi.
Posisi Strategis
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin narasi perdagangan yang inklusif, terbuka, dan adil.
Indonesia dapat mendorong kerja sama zero tariff secara bilateral dengan mitra seperti Uni Emirat Arab, Bangladesh, India, dan negara-negara Afrika.
Lebih jauh, Indonesia dapat mengusulkan pembentukan ”Zero Tariff Trade Corridor” di kawasan Asia–Pasifik, untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menstimulasi pertumbuhan UMKM berbasis ekspor.
Langkah tersebut juga sejalan dengan semangat perjanjian RCEP dan kerangka IPEF, namun dengan fokus khusus, menghapus hambatan tarif sesama negara berkembang, mendorong integrasi rantai nilai regional, dan menciptakan skema dagang yang lebih resilien terhadap gejolak geopolitik.
Kebijakan dagang AS kini lebih bersifat geopolitik daripada ekonomi murni. Indonesia harus bersikap tangkas, tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekspor jangka pendek, tetapi juga untuk menata ulang strategi industri dan perdagangan jangka panjang di tengah dunia yang makin terfragmentasi.
- Prof Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi, Universitas Andalas, Sumatra Barat. Disampaikan guna memberi solusi menghadapi kebijakan AS mengenai tarif resiprokal.
