JOGJA, bisnisjogja.id – Reformasi berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia. Para akademisi harus terus menyuarakan kebenaran meskipun risikonya berat.
”Bahkan akun WA saya pernah diretas,” ungkap Ekonom UGM yang konsisten mengeluarkan kritik tajam ketika melihat ketikberesan negeri ini, Rimawan Pradiptyo PhD.
Humas FEB UGM dalam rilisnya beberapa waktu lalu menuliskan, Rimawan aktif menyuarakan anti korupsi dan penyelewengan UU. Ia termasuk yang menolak revisi UU KPK dan juga putusan MK yang mengubah syarat capres dan cawapres.
Aktivitasnya dalam dunia akademik dan advokasi kebijakan telah memberikan kontribusi nyata tidak hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga penanggulangan korupsi dan menjaga keutuhan konstitusi Indonesia.
Ia juga yang mengembangkan metoda penghitungan biaya sosial korupsi sebagai penerjemahan dari kerugian perekonomian akibat korupsi.
Metode tersebut telah digunakan sebagai bahan pelatihan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014. Juga diadopsi oleh Kejaksaan Agung dalam proses penanganan kasus korupsi sejak tahun 2020.
Perspektif Baru
Metode tersebut memberikan perspektif baru bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian negara.
Metode ini juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait besarnya kerusakan yang terjadi di perekonomian akibat korupsi.
”Pertanyaan yang muncul, apakah hukuman sudah mencerminkan upaya mengembalikan kerusakan yang terjadi pada perekonomian? Putusan pengadilan sudah mengakui terjadinya kerugian perekonomian. Namun demikian hukuman yang dijatuhkan belum mengakomodasi besarnya kerugian,” papar Rimawan.
Sikapnya yang tegas terhadap revisi UU KPK di 2019, meski menghadapi ancaman menunjukkan keberanian dalam memperjuangkan integritas institusi negara.
Tak berhenti di situ, Rimawan terus aktif menyampaikan kritik yang konstruktif dan berbasis bukti dalam menjaga keutuhan konstitusi.
Ia menginisasi kemunculan sejumlah grup WhatsApp sebagai saluran komunikasi untuk membahas berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat.
Rimawan menyoroti permasalahan pelanggaran konstitusi yang tidak lagi hanya berada pada level undang-undang, tetapi langsung menyentuh konstitusi sebagai roh dalam bernegara.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi adalah landasan utama dan perubahan terhadapnya tidak boleh dilakukan secara serampangan hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak.
