Keresahan sosial dipicu oleh melonjaknya harga pangan dan biaya hidup. Mengklaim bahwa perekonomian baik-baik saja dengan dalih kemiskinan dan pengangguran turun justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat karena fakta lapangan menunjukkan sebaliknya.
DEMONSTRASI besar akhir Agustus 2025 menjadi penanda keresahan sosial yang tidak bisa diremehkan. Turunnya ribuan orang ke jalan adalah ekspresi frustrasi pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dianggap kian jauh dari harapan rakyat.
Dampaknya tidak berhenti di jalanan. Pasar merespons cepat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,27 persen, rupiah melemah mendekati Rp 16.500 mencerminkan kekhawatiran investor pada stabilitas politik dan sosial.
Demonstrasi yang berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang jelas akan memperdalam ketidakpercayaan. Investor tidak semata menilai fundamental ekonomi, tetapi juga kualitas governance dan kapasitas negara dalam mengelola konflik sosial.
Kecepatan dan kualitas respons pemerintah menjadi faktor penentu apakah pasar akan kembali percaya atau justru semakin ragu. Fakta ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik dan sosial. Tanpa fondasi tersebut, segala proyeksi pertumbuhan hanya menjadi angka yang rapuh.
Reformasi Kelembagaan
Demonstrasi juga menyingkap keresahan publik pada arah reformasi politik, khususnya wacana perubahan sistem pemilu. Masyarakat menolak segala bentuk pelemahan partisipasi rakyat.
Trust building menjadi kunci, reformasi kelembagaan harus diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai dan pejabat politik.
Kepercayaan politik memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan pasar. Investor asing tidak hanya membaca laporan pertumbuhan atau inflasi, tetapi juga menakar kualitas tata kelola (GRC), legitimasi politik, dan stabilitas sosial.
Karena itu, agile leadership diperlukan yakni pejabat mampu mengambil keputusan cepat berdasarkan prinsip (principle base), bukan sekadar aturan prosedural (rules base).
Standar semua pejabat publik juga harus diperbaiki. Persyaratan minimal pendidikan S-1, kemampuan bahasa asing yang terukur lewat TOEFL, serta tes kemampuan analisis menjadi kebutuhan mendesak sebelum dicalonkan.
Tidak kalah penting, kemampuan public speaking perlu diasah agar pejabat dapat berkomunikasi dengan publik secara jernih dan sehat.
Di masa seperti ini, pejabat harus memiliki sense of crisis, menghindari pernyataan yang provokatif, menjalani gaya hidup sederhana, rela melepas sebagian tunjangan demi memberi teladan, bahkan tidak segan meminta maaf atau mundur apabila melakukan kesalahan.
Reformasi Ekonomi
Keresahan sosial akhir juga dipicu oleh melonjaknya harga pangan dan biaya hidup. Mengklaim bahwa perekonomian baik-baik saja dengan dalih kemiskinan dan pengangguran turun justru menimbulkan distrust masyarakat karena fakta lapangan menunjukkan sebaliknya.
Negara harus menunjukkan ”state capability” dengan memastikan stabilisasi harga pangan utama, memperkuat logistik pertanian, serta membuka lapangan kerja formal sebagai upaya konkrit menjawab keresahan publik.
Selain itu, kebijakan bantuan perlu lebih tepat sasaran. Bantuan tunai langsung (cash transfer) akan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar subsidi tidak langsung seperti potongan tarif listrik atau transportasi.
Jika negara gagal menjawab keresahan ini, gejolak sosial akan kembali muncul, volatilitas pasar meningkat, capital outflow terjadi, dan IHSG kembali tertekan sehingga akan menimbulkan besarnya biaya stabilisasi.
Pemerintah juga harus berani merampingkan birokrasi, memangkas tunjangan yang tidak relevan, serta menyusun skala prioritas program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Reformasi Demografi
Komposisi massa aksi akhir Agustus 2025 didominasi mahasiswa dan Gen-Z. Generasi muda yang melek informasi tersebut menunjukkan frustrasi terhadap sempitnya peluang kerja dan lemahnya representasi politik.
Mereka merasa suaranya tidak terdengar, sementara struktur kekuasaan masih di dominasi oleh generasi milenial hingga boomers.
Di sinilah pentingnya penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal dan teknologi. Regenerasi kepemimpinan juga harus dilakukan dan menjadi kunci menjawab keresahan.
Memberi ruang lebih luas kepada generasi muda dalam politik maupun birokrasi tidak hanya menjawab kebutuhan representasi, tetapi juga mengurangi potensi instabilitas sosial.
Pertumbuhan ekonomi hanya bisa berkelanjutan jika stabilitas sosial, kepercayaan pasar, dan arus investasi berjalan seiring. Negara dituntut menunjukkan kapasitas mengelola konflik dengan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan represif. Budaya ”empan papan” para pejabat harus dilakukan.
Demonstrasi Agustus 2025 adalah wake-up call bagi kita semua. Tanpa reformasi politik yang inklusif dan ekonomi yang berkeadilan, pasar akan terus meragukan prospek Indonesia.
Namun jika momentum ini dapat menjadi titik balik, Indonesia justru bisa membuktikan diri sebagai negara dengan ketahanan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih kokoh.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Mahasiswa Prodi MET Unika Atmajaya Jakarta
