JOGJA, bisnisjogja.id – Banyak orang menghuni pemukiman yang tidak layak. Tak hanya di pedesaan bahkan di perkotaan pun masih banyak pemukiman yang tak layak. Pemukiman layak dengan berbagai indikator menjadi idaman masyarakat modern seperti sekarang ini.
Hal itu terungkap dalam konferensi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertajuk The 8th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI), pekan lalu.
Guru besar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Dato Prof Abu bin Abdullah memaparkan pemukiman layak yang menjadi syarat kota berkelanjutan.
”Kota berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek krusial mulai dari transportasi, perumahan rakyat yang layak dan kualitas pelayanan masyarakat,” tandas Abu di depan ratusan peserta offline konferensi.
Ia menjelaskan, kota berkelanjutan telah sesuai dengan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Menurutnya, Indonesia dapat mengimplementasikan dengan melakukan pendekatan seperti Malaysia.
Perhatian Utama
ICoSI UMY kali ini mengangkat tema ”Optimizing Science and Technology for Future Sustainable Living”. Yang menjadi penekanan yakni kota berkelanjutan merupakan isu yang menjadi perhatian utama dalam mengatasi tantangan lingkungan bagi hidup masyarakat.
”Malaysia telah menerapkan kota berkelanjutan di Melaka. Pembangunannya secara bertahap melalui pendekatan tiga tahap, mulai dari analisis kota, proses pengukuran berdasarkan sumber daya hingga strategi pembangunan yang berdasarkan SDGs,” papar Abu.
Ia menegaskan hal paling krusial dalam seluruh skema pembangunan kota berkelanjutan yakni kolaborasi. Pemerintah harus mempertimbangkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan langkah strategis.
Saat ini terdapat 20 kota berkelanjutan yang tersebar di 11 negara. Semua berdasarkan pemenuhan enam perspektif yang mencakup integrasi tata kota, kebijakan fiskal, ekonomi perkotaan, sumber daya alam dan lingkungan, ketahanan terhadap kondisi iklim, dan inklusifitas dalam kualitas kehidupan.
”Sulit membangun kota yang mencakup segala aspek berkelanjutan tanpa dukungan dana dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah,” jelasnya.
Salah satu pemanfaatannya, transportasi publik yang terintegrasi, seperti Mass Rapid Transit (MRT) ataupun kereta cepat. Peran pemerintahan pun sangat krusial dalam menentukan kebijakan untuk memastikan adanya ekosistem dan biodiversitas yang menggerakkan tata letak kota berkelanjutan, termasuk kualitas udara, manajemen sumber air dan pengolahan sampah.
